KPK Harus Terima Hak Novanto Sebagai Justice Collaborator

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan menerima permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan oleh Setya Novanto.

Pengacara Novanto, Maqdir Ismail menilai pengajuan JC tentunya harus diterima, sebab kesempatan sebagai saksi yang bekerjasama merupakan hak dan bukan sebuah kewajiban.

"Kalau memang itu jadi diajukan, tentunya harus diterima, sehingga kita tak mau orang diojok-ojokin untuk jadi JC, tapi kemudian dipermalukan (ditolak)," kata salah seorang pengacara Novanto, Maqdir Ismail saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (11/1).

Status JC, lanjut Maqdir, nantinya akan membantu dalam proses hukum penanganan kasus korupsi yang melibatkan kliennya. Di sisi lain, bekas Ketua Umum Golkar itu juga akan mendapatkan pengurangan hukuman jika JC dikabulkan.

"Bukan hanya keringanan terhadap tuntutan atau hukuman mati, tetapi juga untuk dapat keadilan karena nanti masih ada PP 99 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa orang hanya bisa mendapatkan remisi atau asimilasi kalau menjadi JC," ujarnya.

"Jadi kalau mengenai JC ini mari kita lihat besok keterangan pak Novanto secara langsung," sambung Maqdir.

Dalam perkara KTP-el, Novanto merupakan orang keempat yang mengajukan JC. Sebelumnya ada dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang lebih dulu mengajukan JC, dan diterima pimpinan KPK.

"Berbicara JC itu bicara tentang hak, bukan kewajiban, bahwa orang berhak mengajukan permohonan jadi JC," ujar Maqdir. [nes]