Parlemen Yunani memilih untuk membatasi kekuasaan pengadilan Syariah di kalangan minoritas Muslim. Lnagkah itu diambil demi mencari persamaan yang lebih besar bagi semua warga negara.
Pekan ini, anggota parlemen Yunani mengeluarkan sebuah undang-undang baru di mana minoritas Muslim tidak lagi terikat oleh hukum Syariah.
Sebelumnya, aturan Syariah diberlakukan di negara itu sejak sebad yang lalu dalam sebuah kesepatakan dengan Turki pasca Perang Dunia I.
Setelah Perang Dunia Pertama dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman, pemerintah Yunani dan Turki melakukan pertukaran populasi pada tahun 1923 di mana jutaan orang Kristen Muslim dan Ortodoks dipindahkan di antara kedua negara. Berdasarkan kesepakatan tersebut, umat Islam yang tersisa di Yunani akan ditempatkan di bawah adat istiadat dan hukum Islam.
Saat ini ada lebih dari 110.000 Muslim Yunani, menurut berbagai perkiraan, sebagian besar terkonsentrasi di wilayah timur Thrace dekat perbatasan Turki.
Di bawah sistem lama, perselisihan keluarga tentang warisan, perceraian dan hak asuh anak akan diselesaikan oleh mufti dan ulama hukum Islam.
Namun, belakangan sistem hukum paralel ini telah dituduh melakukan seksisme dan diskriminasi terhadap perempuan.
"Pemerintah saat ini mengambil langkah bersejarah dengan membawa ke Parlemen RUU Syariah yang memperluas dan memperdalam kesetaraan hukum dan sipil yang dinikmati oleh semua pria dan wanita Yunani tanpa kecuali," kata Perdana Menteri Alexis Tsipras dalam sebuah pernyataan tertulis seperti dimuat
Russia Today.
"Menghormati dengan segala cara karakteristik unik minoritas Muslim di Thrace, pemerintah, dengan undang-undang tersebut, memperbaiki ketidakadilan masa lalu terhadap anggotanya," tambahnya.
Revisi undang-undang tersebut muncul setelah ada kasus hukum yang diajukan oleh seorang wanita bernama Hatijah Molla Salli. Dia adalah seorang janda dari kota Komotini di Thrace, bagian timur Yunani. Salli sedang melawan perselisihan warisan dengan almarhum suaminya dan memenangkan kasus awalnya, namun pada tahun 2013 Mahkamah Agung Yunani memutuskan bahwa kesepakatan seabad dengan Turki menjadi preseden.
Salli kemudian mengajukan keluhan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR), yang diperkirakan akan mempertimbangkan topik ini akhir tahun ini.
[mel]
