Berita

Hendri Yosodiningrat/Net

Nusantara

PDIP: Pembentukan KPK DKI Harus Disikapi Positif

KAMIS, 11 JANUARI 2018 | 11:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Masyarakat diminta untuk tidak berpikiran negatif dengan keberadaan Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI yang dideklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan awal tahun ini.

Politisi PDIP Hendri Yosodiningrat menilai bahwa kebijakan baru Anies itu harus disikapi secara positif sepanjang realisasi kebijakannya konkrit, bisa diuji dan dipertanggungjawabkan.

Meski disatu sisi, anggota Komisi III DPR RI ini berpandangan bahwa dirinya tidak melihat arah yang jelas dari pembentukan KPK DKI, terutama terkait subordinasi dengan lembaga hukum yang ada.


Sebagai ujian pertama KPK DKI, Hendri mengajak masyarakat untuk melihat gerak komite pimpinan eks komisioner KPK Bambang Widjoyanto dalam menyikapi kasus-kasus di lingkungan BUMD DKI.

"Test case-nya, kasus-kasus di lingkungan BUMD DKI yang sudah terang benderang di depan mata dan merugikan negera triliunan rupiah. Seperti kasus penjarahan sejumlah aset di Jakpro, manipulasi alih fungsi Gedung ABC PJA Ancol dan sederet kasus korupsi lainya," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (11/1).

Publik, kata dia, akan mengapresiasi positif kinerja KPK DKI jika berani menindak tegas oknum-oknum pejabat BUMD DKI, dengan menyeret oknum-oknum terkait untuk diadili sesuai dengan hukum dan UU yang berlaku agar kerugian negara tidak berlanjut.

"Bayangkan kasus korupsi pengalihan penggunaan lahan milik DKI Jakarta di Ancol Beach City (ABC) Mal Jakarta Utara, merugikan negara sekitar Rp 515 miliar, didiamkan begitu saja hingga 9 tahun mengendap. Padahal kasusnya sudah terang benderang dan memiliki bukti-bukti cukup. Ini ujian pertama buat Tim KPK Jakarta agar tidak hanya lips service saja," tegas Hendri. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya