Berita

Yassona Laoly/Net

Hukum

Hendri Satrio: Menterinya Dipanggil KPK, Jokowi Harus Tegakkan Hukum

KAMIS, 11 JANUARI 2018 | 09:17 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemanggilan menteri di kabinet kerja oleh penegak hukum akan bisa mencoreng kabinet itu sendiri.

"Bersihkan Menteri di kabinet kerja yang belepotan dengan kasus hukum," kata pengamat politik Kedai Kopi Hendri Satrio seperti keterangan yang diterima redaksi (Kam9is, 11/1).

Diketahui bahwa Menteri Hukum Dan HAM Yassona Laoly kemarin dipanggil oleh KPK untuk menjadi saksi tersangka mega korupsi e-KTP direktur utama PT Quadra Solution,  Anang Sugiana Sediharjo.


Pemanggilan Yassona ke KPK menjadi pemanggilan kesekian kalinya. Yasonna kerap dipanggil oleh lembaga anti-rasuah tersebut lantaran diduga terlibat kasus korupsi e-KTP.

Hendri mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus dapat bersikap tegas terhadap menterinya yang tidak fokus kerja dan kerap terlibat kasus korupsi. Pasalnya, sisa Kepemimpinan kabinet Jokowi tinggal dua tahun lagi sehingga kabinet kerja harus terbebas dari persepsi negatif.

"Karena kabinet kerja yang menyisahkan waktu dua tahun menteri-menteri yang bebas dari korupsi," tegas Hendri.

Hendir juga menjelaskan menteri-menteri yang tersandera kasus dugaan korupsi di KPK secara otomatis akan mencoreng citra bersih Presiden Joko Widodo.

"Tentu kalau tersandera kasus korupsi akan merusak citra presiden. Sekarang ini orang tidak kapok-kapok dengan kasus korupsi, maka Jokowi harus tegas. Kalau tidak akan tercoreng namanya," tambahnya.

Apalagi, kata Hendri, jika menteri tersebut sampai menyandang status tersangka di KPK, maka Presiden Jokowi harus bertindak tegas terhadap para pembantunya yang terseret kasus korupsi.

"Sebaiknya Jokowi memecat, kalau tidak maka namanya akan jelek. Gak perlu menunggu jadi tersangka dan menunggu vonis," demikian Hendri. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya