Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

RR: Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Tidak Perlu Diributkan

RABU, 10 JANUARI 2018 | 18:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Mantan Menko Kemaritiman Dr. Rizal Ramli berpendapat penenggelaman kapal asing yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia tidak perlu diributkan. Menurut Rizal aturan soal itu sudah jelas.

"Kalau soal tenggelam atau tidak tenggelam, saya kira ada UU ada Perpres. Silahkan dibahas secara tuntas," kata Rizal dalam sebuah talkshow, Selasa malam (9/1).

Rizal bercerita saat berada di kabinet Presiden Jokowi, dirinya lebih fokus bagaimana meningkatkan kesehteraan nelayan dan meingkatkan ekspor ikan nasional.


Berbagai solusi yang ditawarkan Rizal terkait itu, sudah disetujui Jokowi.

"Sejak setahun yang lalu, waktu saya Menko, saya sudah menawarkan solusi dan dibahas di kebinet. Saya minta kapal-kapal di atas 30 ton di Pantai Jawa Pantura yang puluhan ribu, kita geser, kita beri hak (nelayan) tangkap di trayek gemuk yaitu di sekitar Pulau Natuna," ujar Rizal.

Dengan demikian, kapal-kapal nelayan yang banyak menganggur di pantai utara Jawa, bisa menangkap ikan lebih banyak. Dan ini bisa meningkatkan kapasitas tangkap di kawasan Natuna yang hanya 16 persen menjadi 90 persen.

"Sehingga nelayan pun akan menjadi makmur. Sementara di pantai Jawa, tinggal kapal-kapal di bawah 30 ton, karena enggak ada pesaing (kapal di atas 30 ton), tangkapannya akan lebih banyak," latanya.

Menurut Rizal, ini adalah cara berpikir out of the box dan akan menjadi win win solution dari masalah yang diramaikan sekarang.

Selanjutnya, dia juga meminta dibuat perkampungan nelayan di Natuna dan pasar lelang ikan. Pasalnya, Natuna dekat negara tetangga Singapura, Taiwan, Bangkok dan China.

"Kalau kita lakukan itu banyak nelayan kita yang tinggal sementara atau mungkin tetap mengisi pulau-pulau yang kosong di Natuna, sekaligus meningkatkan integritas dan keadilan NKRI. Ini win win solution ketimbang memperdebatkan soal selama ini yang diperdebatlan," papar Perpres sapaan akrab Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.

Memasuki tahun 2018, Kabinet Kerja kembali diwarnai silang pendapat. Wapres Juduf Kalla dan Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan meminta Susi tidak lagi melakukan penenggelaman kapal. Tapi, Presiden Joko Widodo justru memuji kebijakan Susi yang menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. [rus]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya