Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

RR: Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Tidak Perlu Diributkan

RABU, 10 JANUARI 2018 | 18:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Mantan Menko Kemaritiman Dr. Rizal Ramli berpendapat penenggelaman kapal asing yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia tidak perlu diributkan. Menurut Rizal aturan soal itu sudah jelas.

"Kalau soal tenggelam atau tidak tenggelam, saya kira ada UU ada Perpres. Silahkan dibahas secara tuntas," kata Rizal dalam sebuah talkshow, Selasa malam (9/1).

Rizal bercerita saat berada di kabinet Presiden Jokowi, dirinya lebih fokus bagaimana meningkatkan kesehteraan nelayan dan meingkatkan ekspor ikan nasional.


Berbagai solusi yang ditawarkan Rizal terkait itu, sudah disetujui Jokowi.

"Sejak setahun yang lalu, waktu saya Menko, saya sudah menawarkan solusi dan dibahas di kebinet. Saya minta kapal-kapal di atas 30 ton di Pantai Jawa Pantura yang puluhan ribu, kita geser, kita beri hak (nelayan) tangkap di trayek gemuk yaitu di sekitar Pulau Natuna," ujar Rizal.

Dengan demikian, kapal-kapal nelayan yang banyak menganggur di pantai utara Jawa, bisa menangkap ikan lebih banyak. Dan ini bisa meningkatkan kapasitas tangkap di kawasan Natuna yang hanya 16 persen menjadi 90 persen.

"Sehingga nelayan pun akan menjadi makmur. Sementara di pantai Jawa, tinggal kapal-kapal di bawah 30 ton, karena enggak ada pesaing (kapal di atas 30 ton), tangkapannya akan lebih banyak," latanya.

Menurut Rizal, ini adalah cara berpikir out of the box dan akan menjadi win win solution dari masalah yang diramaikan sekarang.

Selanjutnya, dia juga meminta dibuat perkampungan nelayan di Natuna dan pasar lelang ikan. Pasalnya, Natuna dekat negara tetangga Singapura, Taiwan, Bangkok dan China.

"Kalau kita lakukan itu banyak nelayan kita yang tinggal sementara atau mungkin tetap mengisi pulau-pulau yang kosong di Natuna, sekaligus meningkatkan integritas dan keadilan NKRI. Ini win win solution ketimbang memperdebatkan soal selama ini yang diperdebatlan," papar Perpres sapaan akrab Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.

Memasuki tahun 2018, Kabinet Kerja kembali diwarnai silang pendapat. Wapres Juduf Kalla dan Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan meminta Susi tidak lagi melakukan penenggelaman kapal. Tapi, Presiden Joko Widodo justru memuji kebijakan Susi yang menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. [rus]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya