Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

RR: Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Tidak Perlu Diributkan

RABU, 10 JANUARI 2018 | 18:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Mantan Menko Kemaritiman Dr. Rizal Ramli berpendapat penenggelaman kapal asing yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia tidak perlu diributkan. Menurut Rizal aturan soal itu sudah jelas.

"Kalau soal tenggelam atau tidak tenggelam, saya kira ada UU ada Perpres. Silahkan dibahas secara tuntas," kata Rizal dalam sebuah talkshow, Selasa malam (9/1).

Rizal bercerita saat berada di kabinet Presiden Jokowi, dirinya lebih fokus bagaimana meningkatkan kesehteraan nelayan dan meingkatkan ekspor ikan nasional.


Berbagai solusi yang ditawarkan Rizal terkait itu, sudah disetujui Jokowi.

"Sejak setahun yang lalu, waktu saya Menko, saya sudah menawarkan solusi dan dibahas di kebinet. Saya minta kapal-kapal di atas 30 ton di Pantai Jawa Pantura yang puluhan ribu, kita geser, kita beri hak (nelayan) tangkap di trayek gemuk yaitu di sekitar Pulau Natuna," ujar Rizal.

Dengan demikian, kapal-kapal nelayan yang banyak menganggur di pantai utara Jawa, bisa menangkap ikan lebih banyak. Dan ini bisa meningkatkan kapasitas tangkap di kawasan Natuna yang hanya 16 persen menjadi 90 persen.

"Sehingga nelayan pun akan menjadi makmur. Sementara di pantai Jawa, tinggal kapal-kapal di bawah 30 ton, karena enggak ada pesaing (kapal di atas 30 ton), tangkapannya akan lebih banyak," latanya.

Menurut Rizal, ini adalah cara berpikir out of the box dan akan menjadi win win solution dari masalah yang diramaikan sekarang.

Selanjutnya, dia juga meminta dibuat perkampungan nelayan di Natuna dan pasar lelang ikan. Pasalnya, Natuna dekat negara tetangga Singapura, Taiwan, Bangkok dan China.

"Kalau kita lakukan itu banyak nelayan kita yang tinggal sementara atau mungkin tetap mengisi pulau-pulau yang kosong di Natuna, sekaligus meningkatkan integritas dan keadilan NKRI. Ini win win solution ketimbang memperdebatkan soal selama ini yang diperdebatlan," papar Perpres sapaan akrab Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.

Memasuki tahun 2018, Kabinet Kerja kembali diwarnai silang pendapat. Wapres Juduf Kalla dan Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan meminta Susi tidak lagi melakukan penenggelaman kapal. Tapi, Presiden Joko Widodo justru memuji kebijakan Susi yang menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. [rus]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya