Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

RR: Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Tidak Perlu Diributkan

RABU, 10 JANUARI 2018 | 18:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Mantan Menko Kemaritiman Dr. Rizal Ramli berpendapat penenggelaman kapal asing yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia tidak perlu diributkan. Menurut Rizal aturan soal itu sudah jelas.

"Kalau soal tenggelam atau tidak tenggelam, saya kira ada UU ada Perpres. Silahkan dibahas secara tuntas," kata Rizal dalam sebuah talkshow, Selasa malam (9/1).

Rizal bercerita saat berada di kabinet Presiden Jokowi, dirinya lebih fokus bagaimana meningkatkan kesehteraan nelayan dan meingkatkan ekspor ikan nasional.


Berbagai solusi yang ditawarkan Rizal terkait itu, sudah disetujui Jokowi.

"Sejak setahun yang lalu, waktu saya Menko, saya sudah menawarkan solusi dan dibahas di kebinet. Saya minta kapal-kapal di atas 30 ton di Pantai Jawa Pantura yang puluhan ribu, kita geser, kita beri hak (nelayan) tangkap di trayek gemuk yaitu di sekitar Pulau Natuna," ujar Rizal.

Dengan demikian, kapal-kapal nelayan yang banyak menganggur di pantai utara Jawa, bisa menangkap ikan lebih banyak. Dan ini bisa meningkatkan kapasitas tangkap di kawasan Natuna yang hanya 16 persen menjadi 90 persen.

"Sehingga nelayan pun akan menjadi makmur. Sementara di pantai Jawa, tinggal kapal-kapal di bawah 30 ton, karena enggak ada pesaing (kapal di atas 30 ton), tangkapannya akan lebih banyak," latanya.

Menurut Rizal, ini adalah cara berpikir out of the box dan akan menjadi win win solution dari masalah yang diramaikan sekarang.

Selanjutnya, dia juga meminta dibuat perkampungan nelayan di Natuna dan pasar lelang ikan. Pasalnya, Natuna dekat negara tetangga Singapura, Taiwan, Bangkok dan China.

"Kalau kita lakukan itu banyak nelayan kita yang tinggal sementara atau mungkin tetap mengisi pulau-pulau yang kosong di Natuna, sekaligus meningkatkan integritas dan keadilan NKRI. Ini win win solution ketimbang memperdebatkan soal selama ini yang diperdebatlan," papar Perpres sapaan akrab Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.

Memasuki tahun 2018, Kabinet Kerja kembali diwarnai silang pendapat. Wapres Juduf Kalla dan Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan meminta Susi tidak lagi melakukan penenggelaman kapal. Tapi, Presiden Joko Widodo justru memuji kebijakan Susi yang menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Ombudsman RI Pelototi Tata Kelola Haji

Kamis, 23 April 2026 | 10:15

Kemlu Protes Spanduk "Rising Lion" Israel di RS Indonesia Gaza

Kamis, 23 April 2026 | 10:06

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.274 per Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 09:21

Kisah Epik Sang ‘King of Pop’: Film Biopik Michael Resmi Menggebrak Bioskop Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:18

Ketua KONI Ponorogo Sugiri Heru Sangoko Dicecar KPK Soal Pemberian Fee ke Sudewo

Kamis, 23 April 2026 | 09:15

MUI Minta Jemaah Haji Doakan Pemimpin Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:14

Bursa Asia Menguat: Nikkei Cetak Rekor

Kamis, 23 April 2026 | 09:07

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 08:58

Wall Street Perkasa Berkat Donald Trump

Kamis, 23 April 2026 | 07:41

Pentagon Pecat Petinggi Angkatan Laut John Phelan di Tengah Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 07:25

Selengkapnya