Sebuah pengadilan di Bangladesh menegaskan sebuah undang-undang yang melarang Muslim Rohingya untuk menikah di negara tersebut.
Undang-undang tahun 2014 melarang pendaftar untuk memimpin serikat pekerja dengan warga negara Bangladesh dan antara pasangan Rohingya. UU tersebut keluar setelah pemerintah mengatakan bahwa pernikahan kerap disalahgunakan untuk mendapatkan kewarganegaraan.
Penegasan itu dibuat di Pengadilan Tinggi di Dhaka awal pekan ini dengan menolak tuntutan seorang ayah Bangladesh yang anaknya menikah dengan warga Rohingya.
Anak laki-laki pria tersebut menghindari polisi sejak menikahi seorang gadis Rohingya berusia 18 tahun.
Anak laki-laki tersebut berusia 26 tahun bernama Shoaib Hossain Jewel dicari polisi sejak Oktober, ketika mereka mengetahui tentang pernikahan tersebut.
Jewel dilaporkan bertemu dengan wanita Rohingya sedangkan keluarganya berlindung di rumah ulama Muslim setempat. Jewel dikatakan telah menempuh jarak ratusan kilometer untuk menemukannya di sebuah kamp pengungsi setelah keluarganya dipindahkan dari desanya sebelum ahirnya dia menikah.
Pernikahan itu menjadi yang pertama dilaporkan antara seorang warga Bangladesh dan seorang warga Rohingya sejak bangkitnya kekerasan di Myanmar terhadap minoritas etnis yang teraniaya memaksa ratusan ribu orang untuk melarikan diri melintasi perbatasan.
Merujuk pada UU 2014 itu, pemerintah Bangladeh khawatir surat pernikahan akan diklaim menjadi dokumen legal untuk memiliki status warga negara Bangladesh.
Di bawah aturan itu pula lah, warga Bangladesh yang menikah dengan warga Rohingya bisa dibui selama tujuh tahun.
Ayah Jewel sendiri lantang medukung pernikahan anaknya.
"Jika orang Bangladesh bisa menikahi orang Kristen dan orang-orang dari agama lain, apa salahnya perkawinan anak saya dengan seorang Rohingya?" katanya seperti dimuat
BBC.
Namun keluhannya atas UU itu ditolak di pengadilan dan dia diperintahkan untuk membayar 100.000 taka dengan biaya legal. Namun belum jelas bagaimana nasik pernikahan anaknya tersebut.
[mel]
