Berita

Presiden Perancis swafoto dengan menggunakan iPhone/BBC

Global

Perancis Selidiki Apple Soal Perlambatan iPhone

SELASA, 09 JANUARI 2018 | 08:13 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Jaksa Perancis telah meluncurkan sebuah penyelidikan terhadap perusahaan Apple terkait keusangan yang direncanakan pada perangkat iPhone.

Di bawah hukum Perancis, sengaja mempersingkat masa pakai produk dengan tujuan membuat pelanggan menggantikannya adalah sebuah bentuk kejahatan.

Penyelidikan Prancis dipimpin oleh badan perlindungan konsumen Kementerian Rkonomi Perancis.


Penyelidikan ini dilakukan setelah pada Desember lalu, pihak Apple mengakui bahwa model iPhone lawas sengaja diperlambat melalui update software.

Namun pihak Apple bersikeras bahwa kinerja baterai ponsel memang berkurang seiring berjalannya waktu.

Pengakuan Apple ditindaklanjuti oleh kelompok pro-konsumen Stop Planned Obsesi (Hop) yang mengajukan keluhan hukum.

Hop mengatakan Prancis adalah negara ketiga yang menyelidiki Apple setelah Israel dan Amerika Serikat. Namun Perancis adalah satu-satunya negara  di mana dugaan pelanggaran tersebut adalah sebuah kejahatan. Hukuman bisa mencakup hingga 5 persen dari omset tahunan atau bahkan hukuman penjara.

Kelompok tersebut menuduh bahwa Apple telah dengan sengaja memperlambat beberapa model iPhone melalui pembaruan perangkat lunak dan menghitung waktu update bersamaan dengan peluncuran model yang lebih baru, iPhone 8.

"Pelambatan perangkat yang lebih tua tampaknya memiliki tujuan yang disengaja untuk mendorong konsumen Apple agar membeli model baru ini," kata kelompok tersebut seperti dimuat BBC.

Hop sebelumnya telah mengajukan keluhan hukum terhadap produsen printer Epson, Canon, HP dan Brother, yang menuduh bahwa perusahaan tersebut dengan sengaja mempersingkat masa pakai kartrid cetak. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya