Berita

RMOL

Politik

DPW PPP Muktamar Jakarta Desak Cabut Dukungan Jokowi

MINGGU, 07 JANUARI 2018 | 17:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta mendesak pimpinan pusat mencabut dukungan kepada Presiden Joko Widodo. Pencabutan itu termasuk untuk tidak mengusung Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.

Permintaan seluruh DPW se-Indonesia diwakili Ketua DPW PPP Jawa Tengah KH. Muhammad Wafi Maimoen di sela peringatan Hari Lahir ke-45 PPP di Stadion Manahan, Solo, Minggu (7/1).

Peringatan Harlah PPP sendiri dihadiri sekitar 10 ribu kader yang terdiri pengurus DPP, DPW, serta simpatisan dari tiga dari DPC se-Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.


Gus Wafi, begitu dia biasa disapa, meminta agar PPP pimpinan Ketua Umum Djan Faridz dapat segera menarik dukungan untuk Presiden Jokowi.

"Kami sebagai perwakilan PPP di daerah Jawa Tengah mendesak agar ketua umum PPP yang sah Haji Djan Faridz serta DPP dapat mencabut dukungan untuk Presiden Jokowi, karena telah mendzolimi umat Islam melalui PPP," jelas Gus Wafi.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPW PPP Papua Indira Kasim juga mengamini permintaan Gus Wafi agar PPP pimpinan Djan Faridz segera mencabut dukungan kepada Jokowi. Menurutnya, selama hampir tiga tahun pemerintahan Jokowi mendzolimi PPP yang merupakan partai Islam karena telah membiarkan konflik internal berlarut-larut.

"Hampir tiga tahun lebih Presiden Jokowi mendzolimi PPP dengan membiarkan perpecahan ini terjadi. Untuk itu, kami meminta agar PPP Muktamar Jakarta mencabut dan tidak mendukung Jokowi di 2019," beber Indira.

Senada juga disampaikan Ketua DPW PPP Sumatera Utara Aswan Jaya. Dia dengan lantang menyebut bahwa Presiden Jokowi melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mendzolimi PPP.

"Di sini, di tempat lahir Presiden RI Joko Widodo kami meminta agar Ketua Umum PPP Haji Djan Faridz dapat segera mencabut dukungan kepada beliau, karena melalui menkumham telah mendzolimi umat Islam," tegasnya. [wah]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

KPK Tak Gentar Hadapi Praperadilan Mantan Waka PN Depok

Minggu, 03 Mei 2026 | 20:19

Ordal, pada Perspektif Rawls

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:54

KPK Telusuri Duit Panas Cukai ke Pengusaha Rokok

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:23

DPR Geram Ada PRT Tewas: Negara ke Mana?

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:17

Spirit Airlines Jadi Maskapai AS Pertama yang Bangkrut akibat Perang Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:03

Renault Triber 2026, Sensasi Mobil Keluarga Rasa Eropa Harga Rp 106 Jutaan

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:01

Trump Ragu Terima 14 Syarat Damai Baru dari Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:33

DPR Ungkap Ada Skenario Damai di Balik Kasus PRT Tewas di Jakpus

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:09

Andi Arief Ingatkan Militer Masuk Pemerintah karena Sipilnya Koruptif

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:59

Menlu AS Sambangi Vatikan usai Perseteruan Trump dan Paus Leo XIV

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:26

Selengkapnya