Berita

Darmin Nasution/Net

Bisnis

Menko Darmin Belum Mau Bikin HET Baru

Cuaca Bikin Harga Pangan Fluktuaktif
SABTU, 06 JANUARI 2018 | 09:21 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Koordinator (Men­ko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan tidak akan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pangan baru dalam waktu dekat ini. Menurutnya, penetapan harga acuan bahan pangan baru demi menekan inflasi belum diperlu­kan. Karena inflasi dari kelom­pok bahan pangan bergejolak (volatile food) saat ini sebagian besar diakibatkan oleh faktor cuaca.

"Pemerintah harus lebih hati-hati melihat tren harga dari masing-masing komoditas sebe­lum membuat kebijakan harga acuan pangan baru," ujar Darmin di Jakarta, kemarin.

Darmin menuturkan, di tengah tingginya curah hujan, setiap komoditas pangan memiliki pergerakan harga yang berbeda-beda. Dia mencontohkan, harga beras yang mengalami kenaikan, namun harga bawang malah terperosok.


Darmin tidak menampik jika risiko volatile food akan me­nyebabkan inflasi. Apalagi, untuk harga beras sudah naik se­jak akhir tahun lalu. Namun, dia yakin harga bahan pangan akan kembali jinak seiring masuknya masa panen raya pada Januari dan Februari. Untuk detailnya, Kementerian Pertanian yang lebih tahu.

Seperti diketahui, hingga saat ini pemerintah sudah mengatur HET untuk empat komoditas yakni beras, minyak goreng, gula pasir, dan daging sapi beku.

Rencana penetapan HET baru sebelumnya disampaikan Men­teri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Dia ingin ada HET untuk daging dan telur ayam. Tujuannya untuk menguatkan pengendalian harga pangan. Karena, menurutnya, kebijakan HET cukup efektif menekan inflasi 2017.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama, inflasi 2017 tercatat sebesar 3,6 persen. Angka itu meningkat dibandingkan 2016 yang tercatat 3,02 persen. Namun demikian, yang membanggakan, bahan pangan tidak masuk sebagai pe­nyumbang inflasi seperti tahun-tahun sebelumnya.

BPS menyimpulkan 2017 pemerintah cukup berhasil ken­dalikan harga pangan. Penyum­bang utama inflasi antara lain berasal kenaikan tarif listrik dan kenaikan biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Sementara itu, Direktur Jen­deral Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahya Widayanti menjelaskan, rencana peng­aturan harga pada daging dan telur ayam, bukan dalam ben­tuk HET, namun dalam bentuk rentang batas bawah dan batas atas.

"Itu untuk mengontrol harga. Batas harga akan melindungi pe­ternak dari kerugian jika terjadi penurunan harga. Namun, aturan juga harus tetap melindungi harga di tingkat konsumen," ungkapnya.

Tjahya memastikan akan melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait dalam menetapkan patokan harga. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya