Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Polri membentuk Satgas Terpadu Pengawasan BBM Satu Harga, khususnya untuk wilayah 3T (terdepan, terpencil, terluar).
Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan, pembentukan satgas dalam rangka koordinasi dan sinergi dalam hal pelaksanaan lima arahan Presiden Joko Widodo untuk menerapkan kebijakan BBM Satu Harga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM 36/2017.
"Ada lima tugas BPH Migas dalam mengawal BBM Satu Harga ini," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/1).
Lima tugas BPH Migas dalam program BBM Satu Harga adalah menunjuk badan usaha yaitu PT Pertamina dan sejumlah perusahaan swasta, juga mengatur kuota BBM baik subsidi ataupun premium.
Kemudian melaksanakan pengawasan sejauhmana BBM Satu Harga berjalan, terdistribusi dengan baik sehingga terwujud bukan hanya keadilan harga tetapi keadilan dalam ketersediaan dan juga distribusi. Serta melaksanakan verifikasi setiap satu liter yang dilaksanakan oleh badan usaha yang akan diverifikasi secara kritis dan objektif oleh BPH Migas.
"Terakhir memberikan sanksi kepada badan usaha yang tidak melaksanakan penyaluran BBM satu harga dengan baik," jelas Asa.
Direncanakan BPH Migas dan Polri segera menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang mengatur pembagian tugas dalam tim satgas terpadu yang secara khusus mengawal penerapan BBM Satu Harga.
[wah]
