Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengakui gaji untuk Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta yang merupakan bagian dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sangat rendah. Bahkan, lebih rendah dari gaji Camat.
"Gaji itu semua sudah ada aturannya. Ketua Komite Pencegahan Korupsi itu dibandingkan Camat saja lebih tinggi (gaji) Camat di Jakarta," ungkap Anies usai menghadiri penanaman tiang pancang pembangunan gedung baru Sekretariat ASEAN, di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (5/1).
Ditegaskan Anies bahwa pihaknya menggaji semua jajaran Pemprov DKI sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan sejak tahun 2015.
"Kami mengikuti seluruh penyusunan mengikuti aturan yang ada," klaim Anies.
Tapi dia tidak mau membeberkan besaran gaji yang diterima Ketua Komite Pencegahan Korupsi, Bambang Widjojanto.
"Jadi kalau ditanya sama Pak Bambang, sama Camat di Jakarta, itu Pak Bambang kalah sama Camat," tukasnya.
KPK DKI Jakarta diisi oleh mereka yang selama ini dikenal sebagai pegiat anti korupsi. Sebut saja Bambang Widjojanto yang pernah menjabat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini ia sudah dipilih Anies untuk menjadi Ketua Komite PK.
Lalu ada aktivis hak asasi manusia, Nursyahbani Katjasungkana; mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Oegroseno; dan peneliti ahli tata pemerintahan, Tatak Ujiyati, serta mantan Ketua TGUPP di era Gubernur sebelumnya, Muhammad Yusuf.
Beberapa waktu lalu, TGUPP sempat menjadi polemik. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak usul Pemprov DKI memasukkan anggaran TGUPP sebesar Rp 28,9 miliar untuk 74 orang anggota tim ke APBD 2018.
Saat itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Soni Sumarsono, menjelaskan bahwa salah satu alasan menolak anggaran TGUPP karena kegiatan tim bentukan Anies-Sandi itu tidak relevan dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi.
Namun belakangan, Mendagri, Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa anggaran bagi tim semacam TGUPP di sejumlah daerah biasanya dimasukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau dana operasional gubernur. Untuk itu, menteri asal PDI Perjuangan itu mengaku sudah memerintahkan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri agar membahas soal TGUPP bersama Anies dan Sekda DKI Jakarta, Saefullah.
[ald]
