Berita

Bisnis

Harga Pangan Mahal, Angka Stunting Masih Tinggi Di Indonesia

KAMIS, 04 JANUARI 2018 | 10:19 WIB | LAPORAN:

RMOL. Stunting masih menjadi salah satu momok menakutkan bagi anak Indonesia. Tingginya angka stunting di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang harus diselesaikan.

Selain belum memasyarakatnya gaya hidup sehat dan kesadaran untuk menjaga kesehatan, ketidakmampuan masyarakat untuk mengonsumsi makanan bergizi karena mahalnya harga pangan juga menjadi penyebab masih tingginya angka stunting di Tanah Air.

Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami hambatan dalam pertumbuhan karena mengalami kurang gizi kronis. Kondisi ini biasanya berlangsung sejak anak berada di dalam kandungan. Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang kurang dari tinggi badan anak normal pada usianya. Baru terlihat jelas setelah usia anak dua tahun, stunting dapat menurunkan tingkat kecerdasan dan produktivitas si anak.


Berdasarkan data dari Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek yang disampaikan dalam Rapat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tentang stunting pada pertengahan tahun 2017 lalu, sebanyak 9 juta anak Indonesia atau 37,2 persen menderita stunting.  

Berdasarkan data dari Bank Dunia, Indonesia berada di posisi kelima dunia dalam jumlah anak dengan kondisi stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), 178 juta anak di bawah usia lima tahun di seluruh dunia pertumbuhannya terhambat karena stunting.

"Banyak orang yang tidak mampu menyediakan pangan bergizi dikarenakan harganya yang mahal. Hal ini berdampak pada ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Padahal pemenuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak sangat penting untuk masa depannya," terang Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi melalui siaran pers, Kamis (4/1).

Hizia mengingatkan, permasalahan kurang gizi tidak sesederhana sebagaimana yang terlihat dari luarnya. Permasalahan gizi, kalau tidak segera ditindaklanjuti, kata dia, bisa menuntun bangsa ini menuju kondisi yang tidak menguntungkan. Pemerintah tidak cukup hanya menciptakan kebijakan tapi juga harus melihat efektivitasnya.

Ketersediaan pangan adalah kunci dari terjangkaunya harga pangan itu sendiri. Namun pada kenyataannya, tidak semua komoditas pangan yang dihasilkan petani bisa memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Penerapan berbagai kebijakan yang menghambat terjadinya mekanisme pasar dan pembatasan impor yang berlebihan adalah penyebab tingginya harga pangan.

Hizkia menambahkan, walaupun jumlah orang miskin menurun, mahalnya harga pangan masih berkontribusi pada kemiskinan tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah orang miskin menurun dari 10,64% pada Maret 2017 menjadi 10,12 persen pada September 2017. Pangan menjadi kontributor terbesar kemiskinan dengan angka 73,35 persen.

Komoditas yang mempengaruhi kemiskinan antara Maret sampai September 2017 adalah beras, rokok, daging sapi, telur, ayam ras. Daging ayam ras. Penurunan angka kontribusi pangan pada kemiskinan juga tipis dari 73,31 persen di Maret 2017.

“Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait ketersediaan pangan dan harganya yang terjangkau. Kalau pangan tersedia dan harganya terjangkau, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan gizi anggota keluarganya dengan tidak menghabiskan hampir semua penghasilannya," tukas Hizkia.[wid]

 

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya