Pemprov DKI Bakal Batalkan Pembelian Lahan Sumber Waras

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan tidak melanjutkan pembelian lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) setelah pihak yayasan tidak ingin mengembalikan kelebihan pembelian sebesar Rp191 miliar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan saat ini pihaknya sedang mengkaji proses pembatalan pembelian lahan di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Saat itu rencananya lahan tesebut bakal dibangun rumah sakit kanker dan jantung di Jakarta.

Menurut Sandi, batalnya pembelian lahan tersebut lantaran pihak YKSW telah memutuskan tidak menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp191 miliar.

"Jadinya sekarang dalam proses pembatalan. Ini lagi dikaji tim hukum," ujar Sandi di gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).

Sejak Basuki memimpin pembelian lahan seluas 36.410 meter di wilayah Jakarta Barat itu menimbulkan kontroversi. BPK menilai dalam pembelian lahan senilai lebih dari Rp 755 miliar itu ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 191,33 miliar.

Hal itu karena pembelian lahan yang dilakukan oleh Ahok tidak melalui proses pengadaan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Dalam catatan BPK pembelian lahan itu menggunakan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) zona Kyai Tapa yang seharga Rp 20,755 juta per meter, bukan Tomang Utara yang hanya seharga Rp 7 juta per meter. Padahal menurut BPK, lokasi tersebut seharusnya mengikuti harga NJOP Jalan Tomang Utara.

Saat itu Dana pembelian lahan itu dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014. [nes]