Pemerintah diminta memperhatikan serius pada perubahan cuaca dan mulai intensifnya turun hujan yang berakibat langsung pada produksi dan distribusi pangan.
Angin puting beliung serta tanda-tanda bencana seperti longsor dan kebakaran saat menghadapi pergantian musim mulai tampak di beberapa wilayah.
Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin menjelaskan, produksi pangan pokok seperti beras sangat terpengaruh kondisi musim hujan yang memberi dampak pada kualitas gabah yang rendah karena kandungan air tinggi. Hingga pada kegagalan panen akibat hama penyakit yang semakin pesat pertumbuhannya. Kandungan air pada gabah dapat diatasi dengan teknologi pasca panen, namun gagal panen dapat menimbulkan rentetan masalah dimulai dari manajemen stok hingga tata niaga yang berujung pada keresahan masyarakat baik petani sebagai produsen maupun masyarakat umum sebagai konsumen.
Dengan kondisi mata rantai distribusi yang belom baik ditambah kondisi musim hujan yang juga mengganggu produksi pangan sehingga tidak optimal, maka saat ini tantangan berat adalah masalah manajemen stok pangan.
"Saya yakin pemerintah sudah menyadari bahwa pada musim hujan yang sangat intens ini akan menimbulkan dampak serius pada bencana, sekaligus mempengaruhi kondisi pangan baik produksi, distribusi maupun tata niaganya," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/1).
Menurut Akmal, gejolak masyarakat pada segmen petani saat ini adalah pada petani bawang. Beberapa kalangan membandingkan sikap pemerintah yang tidak konsisten pada respon pangan tersebut. Pada momen tertentu, ketika harga pangan mendapat harga yang baik dan banyak konsumen tidak keberatan dikarenakan produk pangan itu dalam katagori premium. Namun, respon pemerintah sangat agresif terhadap harga yang tinggi sehingga muncul harga eceran tertinggi (HET) pada beras premium. Ketika harga bawang jatuh, di daerah Jawa Tengah, pemerintah terlihat acuh sehingga penyelesaian masalah yang dihadapi petani tidak segera mendapat penyelesaian.
"Permasalahan bawang pada awal tahun hampir selalu terjadi. Rutinitas ini seperti ritual buruk yang tidak dapat diatasi. Padahal, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah punya potensi yang besar untuk mengatasai persoalan yang selalu berulang. Pemerintah sangat mampu beli bawang rakyat apakah itu melalui Bulog ataupun BUMD yang dapat dibentuk oleh pemerintah daerah. Bahkan bila ini dilakukan, pemerintah mampu mendapat keuntungan," urainya.
Badan Urusan Logistik (Bulog) juga perlu diberikan instrumen lebih pada penanganan masalah bawang yang selalu berulang. Banyak masyarakat miris dengan respon pemerintah karena lambat dalam pertolongan yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat. Kemampuan pemerintah daerah bila hanya menginstruksikan PNS di lingkungannya untuk menyerap 111,46 ribu ton bawang merah tidak akan sanggup, meski harga yang diberlakukan hampir tiga kali lipat dari Rp 6 ribu ke Rp 15 ribu per kilogram. Yang paling dibutuhkan adalah instrumen penyelamatan dengan serapan masif pada harga layak yang nantinya dapat dijual pada waktu yang tepat.
"Mengawali tahun 2018 pemerintah dapat memberikan prestasi kenyamanan sosial pada rakyat kecil seperti petani bawang merah. Evaluasi kelemahan-kelemahan 2017 dapat menjadi rujukan agar permasalahan pangan yang kemungkinan terjadi di 2018 dapat diantisipasi, sehingga permasalahan tidak muncul kembali," demikian Akmal.
[wah]
