Para elit politik nasional diminta tetap mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di daerah, khususnya Jawa Barat. Tidak semena-mena menentukan calon kepala daerah. Calon yang dipilih harus menjadikan kearifan lokal sebagai paradigma utama pembangunan.
"Jangan terkesan Jakarta (pusat) oriented. Ini kan pesta politik rakyat, jangan sampai ada kesan orang pusat numpang pesta di Jawa Barat, sementara orang Jawa Barat-nya sendiri hanya jadi penonton. Terus tuan rumahnya siapa? Hasil dari pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota itu kan untuk rakyat di daerah tersebut, bukan untuk orang pusat," tegas Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jabar, Iu Rusliana usai acara konsolidasi Kader Kebangsaan Keluarga Besar Muhammadiyah Jawa Barat di Bandung, kemarin (Senin, 1/1).
Apabila orientasi politiknya telah keliru di awal, lanjut, maka yang akan terjadi adalah pengingkaran terhadap esensi pemilihan kepala daerah.
"Jangan sampai pengingkaran terhadap tujuan politik menyejahterakan rakyat terus berlanjut. Kini kan semua calon kepala daerah sedari awal dibuat lelah berurusan dengan para elit politik di pusat. Belum lagi sesajen politik yang harus disetorkan dengan jumlah yang besar, miliaran rupiah," sindirnya.
Rakyat hanya akan dimanfaatkan sesaat, didekati hanya saat menjelang pemilihan saja, setelah itu diabaikan. Pesta pora politik hanya akan berlangsung di kalangan elit politik pusat.
"Bangsa ini akan kembali memanjangkan lembar hitam politik yang jauh dari kepentingan rakyatnya. Parpol terbukti melakukan ini, merekalah yang harus dimintai pertanggungjawaban,†ujar tokoh muda Jawa Barat tersebut.
Oleh karena itu, Iu Rusliana mendesak agar mekanisme penentuan calon kepala daerah tidak lagi diserahkan kepada pimpinan pusat, tapi wewenang pimpinan wilayah dan daerah.
"Jangan jadikan pimpinan pusat sebagai berhala politik baru," kritiknya.
Menurut dia, sejatinya partai politik menyusun mekanisme yang adil, mempertimbangkan aspirasi kader partai dan organisasi kemasyarakatan. Ajak bicara pimpinan ormas dan organisasi kepemudaan.
"Dengarkan mereka, karena setiap hari yang berinteraksi dengan masyarakat kan mereka. Yang memiliki jamaah kan ormas dan OKP. Memang parpol perlu mempertimbangkan tingkat popularitas, namun itu hanya menjadi salah satu variabel saja," terangnya seperti diberitakan
RMOLJabar.Com.
Partai politik juga harus bekerja keras untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan, sehingga tidak ada lagi cerita memungut calon kepala daerah bukan kader. Kaderisasi harus dilakukan sungguh-sunguh.
"Harusnya malu tuh para pimpinan parpol, selalu memungut calon dari kader jalanan. Mending kalau udah terpilih bersedia menjadi kader, yang terjadi kan ada yang tidak mau karena sudah merasa besar dan populer," tegas dosen UIN Bandung tersebut.
Parpol tidak selayaknya dijadikan perusahaan keluarga. Sebab nantinya tidak sehat untuk proses kaderisasi.
"Parpol harus bekerja melahirkan pemimpin yang benar-benar melayani rakyat, bekerja untuk rakyat, bukan pencitraan semata," tuturnya lebih lanjut.
Maka dari itulah, imbuh Iu, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jabar mendorong kedaulatan politik warga Jabar. Seluruh kandidat harus mengutamakan kepentingan warga Jabar dalam visi, misi dan paradigma pembangunan yang dilakukan setelah terpilih nanti.
"Bagi kami, politik adalah ekspresi kesalehan publik. Harus direbut dan dilakukan oleh orang-orang baik, agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat," pungkasnya.
[wid]
