Berita

Pertumbuhan Ekonomi/net

Bisnis

Pertumbuhan Ekonomi Hingga Tahun 2019 Tidak Akan Jauh Dari 5 Persen

SELASA, 02 JANUARI 2018 | 02:04 WIB | LAPORAN:

Kemiskinan membuat kaum miskin tidak punya akses terhadap sumber daya, menyekolahkan anaknya dan tidak punya peluang juga untuk berinvestasi.

"Akibatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia per kapita jadi makin lambat," kata pengamat kebijakan publik, Syafril Sjofyan kepada redaksi, Senin (1/1).

Menurut Syafril, berdasarkan data empiris, kaum kaya di negara miskin tidak mau menabung dan berinvestasi atau menyimpan dana di negara mereka sendiri.


"Adapun kaum miskin memiliki standar hidup seperti kesehatan, gizi dan pendidikan yang rendah sehingga menurunkan tingkat produktivitas," ungkap Syafril.

Syafril menjelaskan, peningkatan pendapatan kaum miskin akan mendorong kenaikan permintaan produk lokal, sementara golongan kaya cenderung mengkonsumsi barang impor.

"Existing kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini, sejak tahun 2015, 2016 hingga 2017, stagnan di angka 5 persen, alias tidak bergerak sama sekali," kata Syafril.

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran, kata Syafril, hanya bisa diatasi jika terjadi lonjatan pertumbuhan dua digit. Era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) pertumbuhan ditarget 7,5 persen.

"Dalam tahun 2018 juga tidak akan terpenuhi, perkiraan BI 2018 5,3 persen, dipastikan ditahun 2019 tidak akan jauh dari 5 persen," tambah Syafril.

Menurut hemat Syafril, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pengurangan kemiskinan sebagai solusi kesejahteraan bangsa harus dilaksanakan secara simultan oleh pemimpin yang paham dan punya solusi.

"Tidaklah mungkin oleh militer, ahli hukum, politikus, polisi, kiyai, pengusaha ataupun tukang kayu sekalipun," kata Syafril

Untuk itu, demi melakukan loncatan pertumbuhan ekonomi harus dengan konsep kemandirian, tanpa hutang.

"Tahun ini hampir 1/3 APBN untuk bayar hutang," kata Syafril.

Syafril berharap, pemimpin kedepan harus mampu untuk melakukan loncatan pertumbuhan ekonomi mengejar Malaysia dan Korea Selatan, serta negara maju lainnya.

"Yang paling utama adalah seorang pejuang atau pergerakan, ahli atau begawan ekonomi yang punya integritas dan tegas serta punya keberpihakan yang jelas terhadap rakyat miskin," demikian Syafril. [san]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya