Pengangkatan Ira Puspadewi sebagai direktur utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dipertanyakan kalangan Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI).
Ira yang sebelumnya salah satu direksi di PT Pos Indonesia ditunjuk menggantikan Faik Fahmi. Keputusan pengangkatan Ira Puspadewi tertuang dalam Surat Keputusan SK-290/MBU/12/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry yang telah diserahkan di Kementerian BUMN, Jumat (22/12) lalu.
"Saya tidak tahu Bu Ira ini dicopot dari Pos, atau diselamatkan dari Pos atau melarikan diri dari Pos yang saat ini adalah ditunjuk oleh Kementerian BUMN menjadi direktur utama di ASDP Indonesia Ferry," kritik Ketua DPW IV SPPI Jabodetabek dan Banten, Fadhol Wahab kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/12).
Pasalnya, terang Fadhol, Ira merupakan salah satu orang dari tiga direksi PT Pos Indonesia yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait
union busting atau pemberangusan terhadap enam karyawan sekaligus anggota SPPI.
Fadhol termasuk dari enam karyawan yang menjadi korban pemecatan sepihak manajemen PT Pos.
"Sudah jelas-jelas orang ini kami laporkan sebagai pelaku
union busting ke Polda Metro, sebagai salah satu direksi yang menerima tantiem yang kami permasalahkan di Kementerian BUMN, melanggar perundang-undangan yang berlaku tapi masih diangkat menjadi dirut PT ASDP," tutur Fadhol yang sudah hampir 22 tahun bekerja di PT Pos.
Menurut Fadhol, tuntutan karyawan atas tantiem (bonus) sejak Juli 2017 lalu tak jua digubris pihak direksi dengan alasan keuangan perusahaan dalam kondisi minus. Termasuk bonus-bonus lain dari jasa produksi maupun tunjangan kinerja unit tidak diberikan kepada karyawan. Namun saat bersamaan ternyata Board of Director dan Board of Commissaris justru menerima tantiem.
Pihaknya curiga hasil penjualan saham PT Pos di Bank Mantap itulah digunakan untuk bagi-bagi bonus kepada direksi.
"Kami lantas berkirim surat ke Kementerian BUMN, kami menceritakan kondisi perusahaan, termasuk indikasi-indikasi KKN. Tapi begitu kami masuk kerja dikasih SK pemberhentian tanpa proses baik melalui peraturan perusahaan maupun peraturan per-UUan yang berlaku," ulasnya.
SK pemberhentian enam karyawan PT Pos yang ditandatangani langsung oleh direktur SDM ketika itu, Ira Puspadewi jelas dinilainya pidana kejahatan union busting yang saat ini dalam penyelidikan Polda Metro Jaya.
"Jadi hal yang aneh menurut kami adalah sikap dari Kementerian BUMN yang mengangkat orang ini (Ira Puspadewi) menjadi dirut ASDP Indonesia Fery, seolah-olah pihak kementerian melindungi pelaku kejahatan," ucapnya.
Belum lagi indikasi KKN lainnya berupa pengadaan mesin sortir otomatis (conveyor) senilai Rp 11 miliar.
Fadhol menambahkan, keputusan Kementerian BUMN menunjuk Ira Puspadewi sebagai dirut PT. ASPD bukan sebagaimana tuntutan SPPI dalam aksi 14 Desember 2017 lalu.
"Kami minta dicopot bukan dipindahkan. Sehingga tuntutan kami nanti pada aksi 18 Januari 2018 tetap pada pada tuntutan semula, ganti direksi dan jika kementerian BUMN tidak mengganti direksi PT Pos Indonesia sampai kiamat kami akan terus demo Kementerian BUMN," tegasnya.
[wid]
