Jelang tutup tahun, Wapres Jusuf Kalla mengumpulkan para menteri ekonomi di rumah dinasnya, kemarin pagi. Berbagai masalah perekonomian nasional serta antisipasinya di tahun depan menjadi pokok bahasan dalam pertemuan tersebut. JK mengakui pertumbuhan ekonomi 2017 tak sesuai harapan.
Pertemuan digelar di rumah dinas Wapres JK di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 8 pagi dan tertutup untuk awak media. Sepuluh menit sebelum acara, para menteri sudah hadir di lokasi. Antara lain Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tak hadir digantikan oleh Wamenkeu Mardiasmo. Ada pun JK didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohammad Oemar dan Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi serta Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto.
Ada apa, kok rapat mendadak? Jubir Wapres Husain Abdullah mengatakan, pertemuan digelar untuk membahas kondisi ekonomi nasional menjelang tutup tahun. Serta berbagai antisipasi di tahun depan. Dalam rapat itu juga JK berpesan para menteri tetap beraktivitas seperti biasa hingga menjelang tutup tahun.
JK kemudian memaparkan hasil rapat saat ditanya wartawan di kantornya. Soal ekonomi, JK bilang bahwa ekonomi 2017 tak sesuai harapan. Target pertumbuhan sebesar 5,2 persen tak akan tercapai. Ada beberapa alasan kenapa perekonomian belum sesuai harapan. Beberapa di antaranya pembangunan infrastruktur yang belum memberikan efek berantai atau
multiplier effect. Menurut JK, selama dua tahun belakang ini pemerintah terus menggenjot habis-habisan pembangunan infrastruktur. Harapannya, pembangunan tersebut bisa berdampak signifikan pada perekonomian. Tapi rupanya efek infrastrukur yang diharapkan tidak besar. "Infrakstruktur ini jangka panjang efeknya," kata JK.
Alasan lain, pertumbuhan kredit perbankan yang masih single digit, belum di atas 10 persen. Padahal, pemerintah mengharapkan investasi swasta bisa tumbuh lebih besar untuk mendongkrak perekonomian. Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan kredit perbankan per November kemarin sebesar 7,47 persen. "Jadi itu antara lain, mengapa pertumbuhan kita tidak bisa mencapai seperti apa yang diharapkan," ungkapnya.
Selain itu ada perubahan pola konsumsi masyarakat. Dari konsumsi untuk belanja beralih ke pengeluaran untuk wisata. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mengunjungi tempat wisata ketika libur hari besar.
"Kita lihat habis Lebaran dan Natal akan penuh orang di mana-mana, tapi tingkat konsumsinya tidak meningkat seperti biasa," jelasnya. Berapa pertumbuhan ekonomi tahun ini? JK tak menjawab rinci. "Yah, lihat saja beberapa waktu ke depan ini," imbuhnya.
Meski begitu, JK memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun depan akan lebih baik lantaran pulihnya ekonomi global serta membaiknya harga komoditas. Dia optimis, tahun depan pertumbuhan kredit bisa di atas 10 persen serta ada perubahan pola konsumsi. Sekadar mengingatkan saja, tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen.
Apa yang disampaikan JK ini sebenarnya bukan kabar baru. Bank Indonesia sebelumnya juga sudah memprediksi hal yang sama. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi 2017 hanya akan mencapai 5,17 persen.
Ekonom dari Indef, Bhima Yudhistira menyampaikan hal serupa. Bahkan, kata dia, tanda-tanda ekonomi tak sesuai harapan ini sudah tampak pada laporan keuangan kuartal ketiga. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi di bawah 5,1 persen. Dia memprediksi pertumbuhan ekonomi 2017 mentok di angka 5,05 persen. "Itu pun dengan catatan pertumbuhan triwulan terakhir sebesar 5,1 persen," kata Bhima saat dikontak
Rakyat Merdeka, tadi malam.
Menurutnya, ada beberapa sebab. Pertama, konsumsi rumah tangga yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah karena penurunan daya beli. Kedua, harga komoditas ekspor seperti batubara dan kelapa sawit sebenarnya sudah membaik dengan adanya kenaikan. Namun, ternyata membaiknya komoditas ini masih dinikmati perusahaan-perusahaan skala besar. Belum menetes ke bawah. Ketiga, pencairan belanja pemerintah dinilai lambat. Padahal pencairan tepat waktu itu bisa menstimulus fiskal. "PNS banyak belanja pun tidak terjadi," ungkapnya. ***
