RMOL. Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI M Nasir Djamil menghadiri peringatan 13 tahun gempa bumi dan tsunami Aceh, yang diselenggarakan oleh perangkat Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, Selasa (26/12).
Gampong tersebut merupakan kawasan yang kerusakannya paling parah saat gempa dan tsunami menimpa Aceh 13 tahun silam. Dalam simulasi itu semua lapisan usia dalam masyarakat ikut serta. Bahkan anak-anak terlihat sangat antusias. Sementara itu Pemerintah Aceh, memusatkan peringatan bencana alam itu di kawasan Leupung, Aceh Besar.
Kegiatan simulasi gempa dan tsunami yang difasilitasi oleh instansi pemerintah yang bergerak di kebencanaan, puluhan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga charity. Bahkan komunitas wartawan juga ikut hadir.
Nasir mengharapkan agar 13 tahun peringatan gempa dan tsunami ini mampu meningkatkan ketangguhan dalam mengantisipasi datangnya bencana. Karena itu, politisi asal Aceh itu berharap di tengah masyarakat dan pemerintah harus ada perubahan paradigma. Yang semula tanggap darurat menjadi paradigma mitigasi bencana.
"Perubahan paradigma ini akan menentukan seberapa cepat, tepat dan komprehensifnya pemerintah dan masyarakat dalam merespon bencana," tegasnya.
Dalam kesempatan itu Nasir juga mengharapkan agar Rancangan Qanun Kebencanaan yang saat ini dibahas di DPR Aceh bisa segera rampung.
"Jika dibandingkan dengan 13 tahun setelah gempa dan tsunami Aceh, Pemda terlambat merealisasikan qanun tersebut," kata Nasir.
Untuk itu, Nasir yang merupakan bekas wartawan ini berharap jika qanun itu selesai, maka ada prosedur yang jelas dan terinci bagaimana melakukan pendidikan dan pelatihan kebencanaan.
"Mulai dari anak-anak sampai orang tua diharapkan punya pemahaman yang sama bahwa kita harus melahirkan masyarakat yang sadar, peduli dan tangguh terhadap bencana," imbuhnya.
Nasir juga berharap dibangun bangunan penyelamat (escape buliding), sebagai tempat alternatif untuk mengevakuasi warga saat terjadi bencana alam semisal gempa bumi dan tsunami.
Ia menilai bangunan penyelamat itu sangat layak dan patut utk dibangun di Gampong Pande. Selain memang lokasi wilayah itu dekat dengan laut, bangunan itu nantinya juga bisa dimanfaatkan oleh warga gampong tetangganya. Paling tidak ada tiga desa, yakni wara Gampong Jawa, Gampong Peulanggahan, dan Gampong Pande yang merasakan manfaat jika bangunan penyelamat itu dibangun.
Secara teknis, lanjut Nasir, lahan untuk rencana pembangunan escape building juga sudah dibebaskan oleh Pemko Banda Aceh.
"Semoga instansi vertikal yang terkait dengan penanganan bencana bisa mengalokasikan anggaran utk pembangunan escape building," ujarnya.
Nasir juga menekankan agar bangunan penyelamat itu nantinya bisa multi fungsi. Selain tempat penyelamatan, bangunan itu juga bisa dijadikan museum dan tempat pertermuan warga dalam skala besar.
"Masyarakat di Gampong Pande sangat mengharapkan bangunan penyelamat bisa hadir di tempat mereka," demikian Nasir.
[san]
