Akhir pekan kemarin Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan parpol yang dapat mengiÂkuti verifikasi faktual. Dari sembilan partai yang ikut peÂnelitian administrasi, hanya dua parpol yang lolos ke tahap verifikasi faktual, yaitu PBB dan PKPI. Kedua partai itu menyusul 13 parpol lainnya, yaitu PDI-Perjuangan, PPP, PAN, PKB, PKS, PSI, Hanura, Gerindra, Demokrat, Golkar, Hanura, Perindo, dan Partai Nasdem.
Adapun tujuh partai calon peserta pemilu 2019 yang tidak lolos tahap administrasi perÂbaikan antara lain Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), Partai Bhinneka, Partai Republik, Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), serta Partai Indonesia Kerja (PIKA).
Lantas bagaimana tanggapan parpol yang tidak diloloskan tersebut? Berikut penuturan Sekjen Partai Idaman Ramdansyah terkait masalah ini.
Apa tanggapan Anda atas keputusan KPU tersebut? Pertama kami mengikuti haÂsil rapat dengan ketua umum terkait putusan KPU tanggal 24 Desember itu. Kemudian hasil dengan ketua umum menyataÂkan bahwa masukan dari DPC kabupaten/kota menggunakan upaya hukum untuk mengajukan gugatan ke Bawaslu. Terkait itu maka secara formil, dalam tiga hari kerja kami siapkan berkas untuk disampaikan keÂpada Bawaslu. Berikutnya tentu saja terkait dengan materiilnya atau bahan-bahan gugatannya akan kami lakukan audit, kami bandingkan antara yang diterima dari KPU dan bahan internal kami. Keempat hasil audit ini akan kami olah sehingga bisa jadi bahan gugatan materiil. Beberapa temuan seperti data sipol, sekjen tidak memenuhi syarat, bendum tidak memenuhi syarat, kami upload data ke KPU tetapi ternyata masih perbaikan, upload terganggu ternyata diyaÂtakan tidak memenuhi syarat.
Dengan adanya putusan ini, kader di daerah bagaimana? Itu jadi persoalan tersendiri ya. Saat ini kami sedang melakukan konsolidasi dengan divisi-divisi kabupaten/kota, sejauh ini di daerah masih solid. Tapi untuk merekap data internal kami di sejumlah daerah masih menjadi kendala hari ini, karena Natal dan tahun baru ya. Harusnya 25 Desember kami sudah dapat data, tapi tidak karena tenyata mereka masih ibadah. Kami muÂlai konsolidasi lagi untuk mengÂumpulkan data-data tersebut.
Tapi apakah di daerah sudah ada kader yang pindah ke parÂpol lain akibat putusan ini? Ketika diadang saat awal saja menjadi peserta itu meÂnyebabkan ada anggota kami di kawasan timur yang mundur. Kecerobohan KPU soal sipol itu menyebabkan kerugian imateril dan materil. Kerugian imateriil itu ada anggota kami di kawasan timur yang mundur, dan pindah ke partai lain. Ini kerugian yang kami mau sampaikan juga ke Bawaslu.
Padahal ketika 20 November 2017 kami serahkan berkas ke KPU masih terpenuhi semuanya. Tapi ketika kami dinyatakan tidak lolos tahapan, baru ada beberapa yang bergeser lah ya. Itu kemuÂdian kami pantau berapa yang mundur, dan kemudian yang kami audit. Tapi pada prinsipÂnya data kami lengkap, karena waktu masukin sipol kan lengÂkap. Persoalannya ketika diangÂgap tidak lengkap dan harus diperbaiki, jemput bolanya ini lho yang bermasalah. Teman-teman yang enggak sabar itu nyerah. Persoalan sipol ini engÂgak sederhana.
Apakah mundurnya para kader ini juga yang jadi peÂnyebab Partai Idaman enggak lolos? Bahasa mundur itu agak hati-hati ya. Takutnya kan dianggap mundur ini berarti semuanya mundur dan ini yang menyebabÂkan kami enggak lolos, bukan begitu.
Artinya ada beberapa yang mundur, sehingga anggota di beberapa daerah bolong. Tapi kepengurusannya sendiri masih bagus. Kepengurusan kami tetap ada di 34 provinsi.
Jadi begini, misalnya di Papua Barat kami patokannya mengÂgunakan data Kemendagri, yaitu ada 11 distrik. Tiba-tiba menurut KPU ada 28 distrik. Pemekarannya itu memang luar biasa dibandingkan 2014. Ini kan menyebab penambahan yang signifikan. Nah, temen-temen kan kesulitan nambahin lagi, karena memang berat tiba-tiba menambahkan. ***
