Berita

Anies Baswedan-Sandiaga Uno/Net

Politik

Ada Modus Politik Balas Dendam Di Balik Penjegalan TGUPP Anies

SABTU, 23 DESEMBER 2017 | 16:46 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Sikap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghapus Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta era Anies Baswedan-Sandiaga Uno merupakan sebuah tindakan diskriminasi.

Begitu kata Ketua Progres '98 Faizal Assegaf dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Sabtu (23/12).

Faizal bahkan mencurigai langkah Kemendagri itu tidak lepas dari modus politik balas dendam yang dilancarkan Mendagri yang juga politisi senior PDIP, Tjahjo Kumolo.


"Rakyat tahulah, Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo adalah penyokong utama narapidana penista Al Qur'an Basuki Tjahja Purnama alias Ahok," ujarnya.

Menurut  Faizal, kekalahan Ahok di Pilgub DKI adalah pukulan sangat menyakitkan. Sehingga mereka tidak rela menerima kehadiran Anies memimpin ibukota negara.

"Jadi tidak heran bila Kemendagri mulai bertindak superior dan arogan untuk menghambat TGUPP yang merupakan salah satu program strategis Anies. Sangat terlihat mencolok bahwa upaya menjegal TGUPP adalah bukti Kemendagri bertindak culas," sambungnya.

Langkah Kemendagri itu, lanjut Faizal juga dapat berpotensi memicu kemarahan rakyat dan menyulut konflik terbuka antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat.

Apalagi, fakta menunjukan saat Ahok berkuasa, Kemendagri dan Istana begitu mesra serta bertindak semaunya. Namun kini berbeda perlakuan kepada Anies Baswedan.  

"Upaya diskriminasi tersebut harus direspon secara serius. Mengingat TGUPP bentukan gubernur terpilih sesuai prosedur, transparan dan legal. Anies Baswedan dengan otoritas yang dimilikinya harus berani melakukan perlawanan. Tidak boleh seenaknya dikerdilkan dan dilecehkan begitu saja oleh Kemendagri," tutupnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya