Masalah penetapan Yarusalem sebagai ibukota Israel oleh Presiden AS, Donald Trump kian memanas. Pasalnya, resÂolusi yang mau diajukan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah diveto Amerika.
Seperti diketahui, Amerika bersama Rusia, China, Inggris dan Prancis merupakan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Ini berarti, resolusi tidak dapat lolos jika salah satu negÂara menggunakan hak vetonya. Lantas bagaimana langkah seÂlanjutnya? Apa yang bisa diÂlakukan Indonesia dan negara anggota PBB lainnya terkait hal ini? Berikut penuturan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir;
Setelah Amerika memveto keputusan Dewan Keamanan PBB apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Dewan Keamanan PBB?
Jika Dewan Kemanan PBB tidak bisa memutuskan secara bulat suatu isu terkait masalah keamanan internasional, maka hal itu bisa dibahas di sidang Majelis Umum PBB. Lantaran beberapa hari lalu Dewan Keamanan PBB gagal maka akan dibahas di Majelis Umum PBB. Setelah itu baru ada resolusi.
Jika Dewan Kemanan PBB tidak bisa memutuskan secara bulat suatu isu terkait masalah keamanan internasional, maka hal itu bisa dibahas di sidang Majelis Umum PBB. Lantaran beberapa hari lalu Dewan Keamanan PBB gagal maka akan dibahas di Majelis Umum PBB. Setelah itu baru ada resolusi.
Kapan rencananya sidang Majelis Umum PBB diselengÂgarakan? Hari ini (21/12) ada sidang pembahasan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat terkait resolusi Palestina khususnya polemik Yerusalem.
Lantas apakah isu pembaÂhasannya sama dengan yang dibahas Dewan Kemanan PBB? Kalau kita lihat rencana yang akan disampaikan dewan keamanan PBB akan kembali disampaikan pada sidang Majelis Umum PBB hari ini. Jika melihat beberapa hari lalu di sidang Dewan Keamanan PBB dari 15 anggota, 14 mendukung dan hanya satu yang tidak menÂdukung yaitu Amerika Serikat dan kebetulan Amerika juga yang memveto. Dari sinilah kita melihat ada dukungan bulat unÂtuk resolusi Palestina.
Artinya tetap ada harapan dari sidang Majelis Umum PBB? Tentunya terdapat seuntai harapan di Majelis Umum PBB untuk menguatkan status Yerusalem. Hal itu merupakan keputusan yang sangat kuat apaÂbila ada sebagian besar, bahkan 90 persen lebih negara angÂgota PBB mendukung resolusi Palestina. Pernyataan politis bahwa masyarakat internasional menolak klaim sepihak yang diÂlakukan oleh Amerika Serikat.
Tapi di sidang Majelis Umum PBB tetap ada voting? Biasanya resolusinya bisa menggunakan voting. Terlebih apabila ada negara yang tidak bisa diambil secara konsensus tentunya akan ada voting.
Langkah Indonesia sendiri di sidang Majelis Umum PBB apa? Indonesia yang akan diwakili oleh wakil tetap untuk PBB, Dian Triansyah Jani akan mengumpulÂkan dukungan dari semua negara, termasuk anggota Organisasi Kerjasama Islam dan Gerakan Non-Blok untuk memajukan rancangan resolusi Palestina.
Substansi resolusinya apa? Isinya penjelasan posisi Dewan Keamanan PBB yang menolak klaim kedaulatan Israel atas Yerusalem.
Pemerintah terbesit tidak ingin memutus hubungan diplomatik dengan Amerika? Tidak pernah ada pertimbanÂgan Indonesia memutus hubunÂgan diplomatik dengan Amerika. Indonesia terus berupaya menÂdorong kemerdekaan Palestina melalui cara-cara damai dan dialog dengan berbagai pihak, tidak terkecuali Amerika. Israel itu mengandalkan Amerika untuk proses perdamaiannya. Apabila tidak ada komunikasi, bagaimana Indonesia bisa memengaruhi Amerika untuk mengubah sikapÂnya. Hal ini perlu diperhatikan
Indonesia sendiri bagian dari anggota PBB dan OKI, laÂlu seperti apa sikap Indonesia terkait isu ini? Tentunya seluruh elemen bangsa Indonesia sangat besar memÂperjuangkan Palestina. Perjuangan Indonesia untuk Palestina bukan saja di ranah politik, bilateral, reÂgional, dan multirateral, malainkÂan secara nyata di Palestina itu sendiri. Indonesia memiliki rumah sakit di Palestina yang dibangun atas kebaikan hati masyarakat Indonesia.
Tetapi kenapa hingga kiÂni belum membuka kantor Kedutaan Besar Indonesia untuk Palestina, mengingat Turki saja sudah? Sebenarnya Indonesia telah memiliki Konsul Kehormatan untuk Palestina yang berkeduduÂkan di Ramallah. Namun kalau untuk membuka kantor Kedutaan Besar Indonesia untuk Palestina masih terbilang sulit. Pasalnya Israel tidak memberikan akses Indonesia untuk ke Ramallah.
Bukannya di Ramallah tidak ada militer Israel? Ramallah memang tidak diduduki Israel tapi sekelilingnya adalah Israel sehingga tidak bisa akses masuk. Jadi kalau tidak ada akses itu, sulit berada di Ramallah. Tahun lalu ketika Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan meresmikan Konsul Kehormatan RI di Ramallah, Israel tidak memberikan izin over flight bagi helikopter Angkatan Udara Yordania yang akan membawa rombongan Menlu. Namun tidak diberikannya izin over flight tersebut tidak menyuÂrutkan sikap Indonesia untuk melantik Konsul Kehormatan RI Ramallah. ***
