Secara Hitam Putih, Langkah Jenderal Gatot Tak Bisa Disebut Politik Praktis

Tindakan Jenderal Gatot Nurmantyo melakukan mutasi terhadap sejumlah Perwira TNI tak bisa secara hitam putih disebut langkah politik praktis. Sebab, sewaktu menjabat Panglima TNI, dia mempunyai hak untuk melakukan mutasi pejabat di lingkungan TNI.

Begitu dikatakan pengamat politik, Karyono Wibowo dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/12).

"Namun demikian, sebagian pihak pasti akan menilai langkah tersebut ada hubungannya dengan urusan politik. Sebab, Gatot melakukan mutasi hanya beberapa hari sebelum dia diberhentikan," sambungnya.

Skep mutasi yang dikeluarkan Gatot tak lama kemudian lalu dianulir oleh Panglima TNI baru, Marsekal Hadi Tjahjanto. Ada 16 orang perwira di lingkungan Mabes TNI yang dianulir mutasinya oleh mantan KSAL itu.

Bagi Karyono, persepsi lainnya yang membuat Gatot dituding bermain politik itu muncul karena manuver-manuver yang kerap dilakukannya.

"Apalagi, nama Gatot disebut-sebut sebagai salah satu kandidat presiden. Sehingga, keputusan mutasi yang dilakukan Gatot akan dihubungkan dengan momentum pemilu presiden 2019." jelasnya.

"Namun demikian, apakah mutasi tersebut bermuatan politik atau tidak hanya Gatot dan Tuhan yang tahu," demikian Karyono yang juga peneliti senior Indonesia Public Institute ini.

Surat keputusan Gatot yang bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 dibatalkan lewat penerbitan kembali surat keputusan yang baru dari Hadi bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017. [sam]