Program ekonomi bagi kaum muda memiliki peran strategis dalam mengatasi radikalisme dan terorisme.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global (PSTPG) Badrus Sholeh usai memaparkan hasil riset lapangan PSTPG Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta, Kamis (21/12).
Menurut Badrus, pemerintah, masyarakat sipil dan ormas agama memiliki kontribusi penting dalam aktivitas dan pemberdayaan ekonomi kaum muda termasuk mereka mantan napi teroris, mantan kombatan dan kaum muda yang potensial menjadi target gerakan terorisme dan radikalisme.
"Program ekonomi juga memerkuat nasionalisme dan pertahanan sosial-keamanan di daerah perbatasan," tegas Badrus.
Dalam temuan riset juga disimpulkan jika program dan kegiatan ekonomi bagi kaum muda dan para mantan napiter dan mantan kombatan akan memerkuat kepercayaan diri mereka dalam membangun kemandirian, memeri ruang dalam proses pelepasan (disengagement) dari kelompok teroris dan masa lalu kekerasan dan reintegrasi di masyarakat.
Badrus menjelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan para mantan napi teroris dan mantan kombatan bahwa mereka berhasil melepaskan tekanan dan pengaruh kelompok teroris yang masih berusaha mengajak mereka dalam aksi kekerasan dan terorisme melalui kegiatan ekonomi baik secara individu maupun melalui komunitas dan koperasi.
"Pelatihan beragam skill, modal usaha, inovasi produk dan pendampinan bagi mereka akan menjamin keberlanjutan upaya mereka untuk keluar dari lingkar kekerasan masa lalu dan sepenuhnya terintegrasi di masyarakat," ungkap Badrus.
Temuan lain dalam riset, imbuh Badrus, program ekonomi kaum muda masih didominasi oleh program pemerintah (Badan Nasional Penanggunalan Terorisme (BNPT), Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementeruan Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan dinas-dinas terkait di daerah) secara jangka pendek.
"Peran stakeholder, pemerintah daerah dan pengusaha daerah dan lokal dalam kegiatan ekonomi bagi kaum muda dan mantan napiter dan mantan kombatan masih terbatas," pungkas Badrus.
Pentingnya program ekonomi dalam jangka panjang dan berkesinambungan dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat secara bersama, menurut hemat Badrus akan meciptakan program ekonomi bagi kaum muda yang lebih kuat dan memiliki pengaruh dan dampak lebih permanen. Ini juga urgen bagi kepastian perdamaian di daerah pasca konflik.
Temuan terakhir, Badrus mengungkapkan, koordinasi dan program komprehensif dan berkesinambungan perlu dilakukan bersama lintas kementerian dan dinas, pemerintah pusat dan daerah, dan stakeholder, pengusaha dan ormas agama dalam pemberdayaan ekonomi kaum muda dan para mantan napiter dan mantan kombatan.
"Rekomendasi ini ditujukan memerkuat BNPT yang akan melakukan Rencana Aksi Nasional pada 2018 dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga," tegas Badrus.
Menurut Badrus, temuan riset tersebut sudah dipaparkan dalam Seminar Nasional “Asesmen Pemberdayaan Ekonomi bagi Kaum Muda dalam Menangkal Radikalisme†yang dilaksanakan pada Rabu (20/12) di Hotel Grand Syahid Jaya Jakarta.
Adapun pembicara yang hadir adalah Brigjen Pol Ir. Hamli, M.E. (Direktur Pencegahan BNPT), Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA (Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan Nurrohim (Pendiri Sekolah Master Indonesia). Seminar dan Studi ini didanai oleh Convey Indonesia yang dikelola PPIM UIN Jakarta dan UNDP.
Riset lapangan dilakukan pada 25 Agustus hingga 25 September 2017 di lima kota, lima Provinsi, yaitu Nunukan, Kalimantan Utara; Poso, Sulawesi Tengah; Solo, Jawa Tengah; Lamongan, Jawa Timur dan Medan, Sumatra Utara. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, wawancara mendalam terhadap sekitar 100 responden, FGD, observasi dan analisis dokumen pemerintah dan lembaga daerah dan pusat.
[san]
