Kiagus Ahmad Badaruddin/Net
Kiagus Ahmad Badaruddin/Net
Berdasarkan hasil survei terÂhadap 11.040 responden yang tersebar di 34 provinsi, publik menilai legislatif sebagai pihak yang paling sering melakukan TPPU. Setelah itu disusul pejaÂbat eksekutif, pejabat yudikatif, pengurus atau anggota partai politik, kemudian pengusaha atau wiraswasta.
Lantas, bagaimana antisipasi Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin dalam menghadaÂpi politik uang jelang pilkada 2018? Lalu seperti apa para teroris mendapatkan dana untuk memuluskan aksinya? Berikut penuturan lengkapnya.
Adakah peningkatan pemaÂhaman publik tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan tahun sebeÂlumnya?
Setidaknya pemahaman pubÂlik terhadap TPPUdan juga TPPTtelah meningkat sejak rilis pertama pada tahun 2016. Publik berpandangan kinerja pencegaÂhan dan pemberantasan TPPUlebih tinggi daripada TPPT.
Berapa data konkret menÂingkatnya pemahaman publik tentang TPPU dan TPPT?
Saat ini angka pencegahan dan pemberantasan tindak piÂdana pencucian uang dan tindak pidana terorisme mengalami kenaikan 0,10 persen, dari angka 5,21 persen menjadi 5,31 persÂen. Sedangkan indeks persepsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang naik dari 5,52 persen menjadi 5,57 persen. Di samping itu, indeks persepsi pencegahan dan pemberantasan tindak piÂdana terorisme naik signifikan dari angka 4,89 persen menÂjadi 5,06 persen. Artinya, nilai indeks persepsi publik tindak pidana pencucian uang sebesar 5,56 persen tercatat lebih tinggi dibanding nilai indeks persepsi publik tindak pidana pendanaan terorisme yang tercatat sebesar 5,06 persen.
Kenapa masih ada publik yang ragu terhadap pemberÂantasan TPPU?
Ada tiga faktor utama penÂdorong publik memandang minÂimnya pemberantasan TPPU. Ketiga poin yang menyebabkan publik ragu dalam pemberanÂtasan TPPUadalah, belum efekÂtifnya upaya penegakan hukum Indonesia, minimnya teladan yang baik dari politisi dan peÂjabat publik sebesar, dan belum efektifnya pengawasan pelaksaÂnaan aturan dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.
Sepanjang tahun 2017 ada berapa laporan yang telah diserahkan PPATK ke aparat penegak hukum untuk ditinÂdaklanjuti?
Ada 20 laporan hasil peÂmeriksaan dan informasi hasil pemeriksaan yang telah diserÂahkan PPATK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Polisi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Tentara Nasional Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Kejaksaan Agung.
Ada berapa institusi yang teÂlah dilaporkan PPATK ke aparat penegak hukum tersebut?
PPATK telah memeriksa 288 rekening pihak terlapor. Total nominal transaksi yang diperiksa sebesar Rp 747.048.034.559.478. Antara lain gubernur, bupati, Kepala Badan Perencana dan Pembangunan Daerah, penegak hukum, Pegawai Negeri Sipil, pengusaha, pejabat lelang, dan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah.
Modus TPPU-nya bagaimaÂna?
Ada tiga karakteristik perbuaÂtan TPPUyakni membeli aset properti, disimpan di tempat tersembunyi, dan membeli kenÂdaraan bermotor.
Anda katakan gubernur dan bupati masuk pada pihak terlapor. Bagaimana antisipasi Anda Jelang Pilkada 2018?
Saya mengimbau kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk anti melakuÂkan politik uang dalam pilkada 2018. Sebab, kajian PPATK untuk pilkada 2018, perbankan, khususnya bank daerah rentan dan berpotensi digunakan dan dimanfaatkan oleh calon kepala daerah. Hal tersebut biasa diguÂnakan untuk kampanye dan meÂmuluskan jalan menjadi kepala daerah umumnya
Kalau untuk TPPT modus teroris mengumpulkan dana seperti apa?
Saat ini pengumpulan dana yang dilakukan teroris dengan menggunakan media sosial. Hal ini berbeda dibandingkan dulu. Kalau dulu pendanaan teroÂris dengan cara mengumpulkan dana sendiri atau biasa disebut self founding. Namun untuk sekarang pendanaan dananya melalui sosial media dan crowd founding dengan iklan yang disamarkan.
Kabarnya juga ada pemasok dana dari luar negeri?
Ada tiga sumber utama dana TPPT, yaitu didapat lewat dana dari luar negeri, dana hasil dari kejahatan, dan penyimpangan dana yang dikumpulkan melalui ormas.
Adakah profesi lain yang memasok dana untuk merÂeka?
Pengusaha atau wiraswasta, pengurus atau anggota ormas, kemudian pengurus atau anggota parpol. Terlebih, dalam mengÂhadapi perubahan pola pikir radikalisme yang mengatasnaÂmakan keyakinan tertentu.
Umumnya dana yang masuk ke mereka dipergunakan unÂtuk apa?
Sebelum teknologi maju dan butuh biaya lebih, hasil pendaÂnaan tersebut digunakan untuk menggaji para teroris, kebutuhan organisasi, dan biaya propaÂganda. Kini, dengan fasilitas media sosial yang minim biaya dan mudah diakses, para teroris dapat memanfaatkan dana lebih untuk pembelian senjata atau alat teror. ***
Populer
Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25
Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07
Senin, 26 Januari 2026 | 00:29
Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50
Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41
Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51
Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15
UPDATE
Senin, 02 Februari 2026 | 20:04
Senin, 02 Februari 2026 | 19:50
Senin, 02 Februari 2026 | 19:45
Senin, 02 Februari 2026 | 19:45
Senin, 02 Februari 2026 | 19:41
Senin, 02 Februari 2026 | 19:29
Senin, 02 Februari 2026 | 19:23
Senin, 02 Februari 2026 | 19:14
Senin, 02 Februari 2026 | 19:12
Senin, 02 Februari 2026 | 18:53