. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri dan dan data Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri dari Kementerian Luar Negeri.
Ketua KPU RI Arief Budiman menyambut baik dan mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kemendagri dan Kemenlu terkait data pemilih untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Melalui dukungan kedua lembaga tersebut, data pemilih semakin tahun semakin baik, dan problemnya semakin sedikit.
"Kalau dulu masing-masing lembaga punya data sendiri-sendiri, baik KPU, BPS, maupun Kemendagri, dan datanya berbeda-beda. Sekarang, sistem sudah terintegrasi, bahkan KPU sudah diberi akses untuk bisa masuk ke server Kemendagri, sehingga realtime perubahan data bisa dilakukan," tutur Arief di Jakarta, Jumat (15/12).
Kemendagri dan Kemenlu sekarang juga saling mengakses sehingga data penduduk WNI di luar negeri bisa jauh lebih baik. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik juga, karena data kependudukan di luar negeri yang bermasalah sering dijadikan konflik. Data kependudukan di luar negeri itu besar dan tersebar di banyak negara, pada pemilu 2019 nanti ada 132 perwakilan titik pemilu di luar negeri.
"Selisihnya juga semakin baik. Pada Pemilu 2014, ada data 10 juta dianggap bermasalah, akhirnya turun menjadi 10 juta, turun lagi menjadi 2 juta, hingga pada Pilkada 2017 selisih hanya 1 jutaan atau 1,2 persen. Data sempurna itu sulit, karena ada yang meninggal, menjadi anggota TNI Polri. Namun target selisih di bawah setengah persen," jelas Arief.
Arief juga mengungkapkan, tidak semua negara bisa diakses dengan mudah, terutama urusan logistik, baik yang dikirim dari Indonesia, maupun kembali untuk rekapnya. Ini terkait dengan
public trust, sedikit ada kesalaham, ini bisa menjadi alat bagi kelompok tertentu.
Namun, dilansir dari laman KPU, Arief optimis Pileg dan Pilpres 2019 bisa semakin baik, partisipasi meningkat dan tercatat dalam data riil.
[rus]
