Berita

Foto: RM

Pertahanan

Aliansi Nelayan Tolak Penggunaan Alat Tangkap Berbahaya

JUMAT, 15 DESEMBER 2017 | 21:11 WIB | LAPORAN:

Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU)  menolak penggunaan alat tangkap yang berbahaya. Selain itu, tekad untuk menjaga alam yang telah memberikan kehidupan juga disampaikan nelayan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti.

Koordinator Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU)  Sutrisno menyampaikan, selain bertekad menolak penggunaan alat tangkap perikanan yang merusak lingkungan, mereka juga mendukung penggunaan alat tangkap perikanan yang ramah terhadap lingkungan dan berkelanjutan.

"Kami juga bertekad memastikan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sumatera Utara yang melindungi Hak-Hak Masyarakat Pesisir,” ujar Sutrisno, dalam siaran persnya, Jumat (15/12).


Aliansi nelayan juga dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Sumatera Utara.

"Kami mendukung adanya subsidi perikanan bagi nelayan kecil dalam rangka menjalankan UU 7/2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Demikian kebulatan tekad ini kami sampaikan di depan Ibu Menteri Susi Pudjiastuti dan seluruh masyarakat pesisir yang hadir sebagai bentuk pengabdian kami kepada cita-cita Bangsa,” ujarnya.

Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) terdiri dari Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), Sarekat Nelayan Sumatera Utara (SNSU), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Masyarakat Nelayan Tradisional Batubara (MANTAB), Serikat Nelayan Merdeka (SNM), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

ANSU menyampaikan, Indonesia adalah negara yang sangat besar, baik sebagai bentuk maupun suatu dignity, harkat dan martabat kebangsaanya. Sebagai bentuk, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau mencapai 17.000 pulau, dan panjang garis pantai mencapai lebih dari 50.000 kilometer. Sebagai suatu dignity, pilihan para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai “negara kepulauan” yang memiliki masa depan gemilang.

Indonesia harus dijaga  wilayahnya, sumberdaya dan manusianya. Ketiganya memiliki peran penting untuk menentukan arah dan cita-cita bangsa.

"Telah lama kita memunggungi laut, akibatnya banyak sumberdaya kita yang terlupakan. Sudah saatnya kita menghadap laut dan menjadikannya sebagai masa depan bangsa dengan cara menyelamatkan pesisir, laut, pulau-pulau kecil dan pemenuhan hak-hak masyarakat pesisir,” ujar Sutrisno.

Dia menjelaskan, perjuangan Ir Djuanda Kartawijaya tepat pada 60 tahun lalu menyatakan sebuah deklarasi kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah laut yang berada sekitar, di antara dan di dalam pulau-pulau Indonesia menjadi satu kesatuan.

"Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) hadir untuk menjaga deklarasi tersebut. Kami adalah masyarakat nelayan yag hidup, tumbuh, berkembang dan memiliki relasi yang kuat dengan alam, maka kewajiban dan tanggung jawab kami untuk menjaga alam yang telah memberikan kehidupan,” pungkasnya. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya