Presiden Joko Widodo diminta agar di akhir masa pemerintahan yang tinggal dua tahun lagi ini untuk kembali fokus pada program-program awal yang dikampanyekan dalam masa Pilpres lalu.
Sejumlah program awal itu antara lain menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Membangun Tol Laut dan meningkatkan taraf hidup nelayan Indonesia agar menjadi lebih sejahtera dari sebelumnya.
Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru menyampaikan, program-program utama yang disampaikan di awal-awal pemerintahan harus digenjot kembali.
"Kita meminta Bapak Presiden dan para Menterinya agar kembali fokus mengerjakan dan mewujudkan program-program utama, program-program unggulan yang di awal pemerintahan ini di kumandangkan, seperti mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan membangun Tol Laut,†tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta, Kamis (14/12).
Dia menyampaikan, di sektor Kelautan dan Perikanan, misalnya, program unggulan itu masih terseok-seok. Oleh karena itu, Siswaryudi Heru meminta Presiden dan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mewujudkan program itu hingga masa pemerintahan selesai.
"Ini sudah tiga tahun berlalu. Tinggal dua tahun lagi, semestinya kembali ke visi misi dan program-program awal lagi dong. Dan kita mendukung itu segera difokuskan kembali,†ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Maritim dan Nelayan Dewan Pimpinan Pusat Relawan Pro-Jokowi (Projo) ini pun meminta pemerintah segera mengajak partisipasi masyarakat untuk mewujudkan program-program itu secara bersama-sama.
Sementara itu, Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo, Indonesia perlu kembali belajar terhadap sosok Tokoh dan Pahlawan Nasional Juanda.
Betapa pentingnya peran dan kerja-kerja yang nyata di sektor kelautan Indonesia. Eko menjelaskan, sampai pertengahan 1950- an hampir semua perairan yang terbentang antara pulau-pulau di Indonesia terbuka bagi kapal-kapal asing sebagaimana halnya perairan di tengah lautan luas.
Perairan ini tidak memiliki negara dan tidak ada negara yang mengklaim ben tuk yurisdiksi apa pun atas mereka. Akibatnya, Indonesia menguasai ratusan kepulauan yang terpisah satu sama lain oleh laut lepas. Namun, sejak 13 Desember 1957 Kabinet Perdana Menteri Juanda menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia memi - liki “absolute sovereignty“ atas se mua perairan yang berada dalam garis lurus yang ditarik antara pulau-pulau terluar di Indonesia (Butcher & Elson, 2017).
Kebijakan ini menandai perjuangan panjang ditetapkannya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982. Nama dan peran Juanda tidak bisa dilepaskan dari kebijak an penting tersebut. Bahkan kemudian kebijakan ini lebih dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda 1957.
"Pemerintah pun sejak tahun 2001 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2001 telah menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Perjuangan dan kiprah Juanda, yang namanya tidak pernah lepas dari dinamika perjuangan bangsa Indonesia. Meski tidak berpartai di era multipartai saat itu, Juanda pernah menduduki berbagai jabatan, seperti menteri, perdana menteri dan menteri pertama,†tutur Eko.
[sam]
