PAN: Pemerintah Harus Tegas, Tarik Dubes RI Dari AS

Fraksi PAN DPR RI menyayangkan pengakuan sepihak Amerika Serikat (AS) berkaitan dengan pemindahan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pengakuan dan klaim yang dilakukan telah memicu ketegangan dunia internasional, khususnya di kalangan masyarakat muslim dunia.

Ketua Fraksi PAN DPR Mulfachri Harahap menyayangkan sikap Pemerintahan AS tersebut, menurutnya AS yang selama ini selalu memposisikan diri sebagai mediator perdamaian, justru melakukan tindakan sepihak yang hanya akan memancing ketegangan yang lebih luas, terutama di negara-negara Timur Tengah.

"Pengakuan Jerusalem sebagai Ibukota Israel itu jelas adalah tindakan yang sangat brutal," ujar Mulfachri melalui pesan singakat, Minggu (10/12).

Mulfachri menambahkan bagaimanapun juga Jerusalem adalah wilayah yang tidak hanya dimuliakan oleh masyarakat Yahudi, tetapi juga oleh umat Kristen dan Islam.

Selain itu, lanjut Mulfachri, tindakan AS jelas telah menunjukkan bahwa negara Paman Sam itu tidak lagi bisa menjadi meditor yang adil bagi perdamaian dunia.

Justru sikap tersebut hanya menunjukkan sikap inkonsiten dan sekaligus menunjukkan bahwa AS secara terang-terangkan melakukan pelanggaran terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan Mejelis Umum PBB yang AS sendiri berada di dalamnya.

Untuk itu, jelas Mulfachri, ‎Fraksi PAN mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas, dengan menarik Duta Besar RI yang berada di AS, sampai Pemerintah AS benar-benar mencabut pengakuan terhadap Jerusalem sebagai ibukota Israel.

"Fraksi PAN meminta kepada pemerintah agar melakukan komunikasi aktif dengan negara-negara Islam di dunia untuk menolak keputusan sepihak ini," ujarnya.

Fraksi PAN juga mendorong kepada pemerintah RI untuk berperan aktif dalam mengajak negara-negara anggota PBB lainya agar tidak mengikuti langkah yang diambil oleh Pemerintah AS.

"Terakhir, Fraksi PAN mendorong kepada pemerintah untuk mengajak negara-negara anggota OKI mengambil sikap tegas dengan terus melakukan penolakan terhadap keputusan sepihak AS," tegas Mulfachri. [nes]