Berita

Mulfachri Harahap/Net

Politik

STATUS YERUSALEM

PAN: Pemerintah Harus Tegas, Tarik Dubes RI Dari AS

MINGGU, 10 DESEMBER 2017 | 17:34 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Fraksi PAN DPR RI menyayangkan pengakuan sepihak Amerika Serikat (AS) berkaitan dengan pemindahan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pengakuan dan klaim yang dilakukan telah memicu ketegangan dunia internasional, khususnya di kalangan masyarakat muslim dunia.

Ketua Fraksi PAN DPR Mulfachri Harahap menyayangkan sikap Pemerintahan AS tersebut, menurutnya AS yang selama ini selalu memposisikan diri sebagai mediator perdamaian, justru melakukan tindakan sepihak yang hanya akan memancing ketegangan yang lebih luas, terutama di negara-negara Timur Tengah.

"Pengakuan Jerusalem sebagai Ibukota Israel itu jelas adalah tindakan yang sangat brutal," ujar Mulfachri melalui pesan singakat, Minggu (10/12).


Mulfachri menambahkan bagaimanapun juga Jerusalem adalah wilayah yang tidak hanya dimuliakan oleh masyarakat Yahudi, tetapi juga oleh umat Kristen dan Islam.

Selain itu, lanjut Mulfachri, tindakan AS jelas telah menunjukkan bahwa negara Paman Sam itu tidak lagi bisa menjadi meditor yang adil bagi perdamaian dunia.

Justru sikap tersebut hanya menunjukkan sikap inkonsiten dan sekaligus menunjukkan bahwa AS secara terang-terangkan melakukan pelanggaran terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan Mejelis Umum PBB yang AS sendiri berada di dalamnya.

Untuk itu, jelas Mulfachri, ‎Fraksi PAN mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas, dengan menarik Duta Besar RI yang berada di AS, sampai Pemerintah AS benar-benar mencabut pengakuan terhadap Jerusalem sebagai ibukota Israel.

"Fraksi PAN meminta kepada pemerintah agar melakukan komunikasi aktif dengan negara-negara Islam di dunia untuk menolak keputusan sepihak ini," ujarnya.

Fraksi PAN juga mendorong kepada pemerintah RI untuk berperan aktif dalam mengajak negara-negara anggota PBB lainya agar tidak mengikuti langkah yang diambil oleh Pemerintah AS.

"Terakhir, Fraksi PAN mendorong kepada pemerintah untuk mengajak negara-negara anggota OKI mengambil sikap tegas dengan terus melakukan penolakan terhadap keputusan sepihak AS," tegas Mulfachri. [nes]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Pledoi Petrus Fatlolon Kritik Logika Hitungan Kerugian Negara

Kamis, 23 April 2026 | 00:02

Tim Emergency Response ANTAM Wakili Indonesia di Ajang Dunia IMRC 2026 di Zambia

Kamis, 23 April 2026 | 00:00

Diungkap Irvian Bobby: Noel Gunakan Kode 3 Meter untuk Minta Rp3 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 23:32

Cipayung Plus Tekankan Etika dan Verifikasi Pemberitaan Media Massa

Rabu, 22 April 2026 | 23:29

Survei TBRC: 84,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo

Rabu, 22 April 2026 | 23:18

Tagar Kawal Ibam Trending X Jelang Sidang Pledoi

Rabu, 22 April 2026 | 23:00

Dorong Transparansi, YLBHI Diminta Perkuat Akuntabilitas Publik

Rabu, 22 April 2026 | 22:59

Penyelenggaraan IEF 2026 Bantah Narasi Sawit Merusak Lingkungan

Rabu, 22 April 2026 | 22:52

Belanja Ramadan-Lebaran Menguat, Mandiri Kartu Kredit Tumbuh 24,3%

Rabu, 22 April 2026 | 22:32

Terinspirasi Iran, Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka

Rabu, 22 April 2026 | 22:30

Selengkapnya