. Pemprov DKI Jakarta diminta menaruh perhatian terakit keluhan penagihan tunggakan sewa para penghuni rumah susun di Jakarta. Berdasarkan keterangan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI, tunggakan rusun mencapai Rp 30 miliar lebih.
Ketua Golkar DKI Jakarta, Fayakhun Andriadi mengatakan persoalan tunggakan rusun adalah momentum penting untuk Gubernur dan Wakil Gubernu DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengelola warga Jakarta dengan kasih sayang.
"Kedepankan sikap pemerintah yang menyayang warganya. Kalau warga disayang, maka warga juga akan sayang pada pemerintahnya," ujar Fayakhun kepada wartawan, Jumat sore.
Menurut Fayakhun, persoalan tunggakan sewa tersebut bisa diselesaikan dengan memakai pendekatan yang holistik. Pertama, kenali dulu penyebab kenapa penghuni tidak membayar sewa. Kedua, selesaikan faktor penyebab tersebut dengan cara kasih sayang.
Jelas anggota DPR RI ini, ada tiga kemungkinan penyebab penghuni menunggak sewa, yaitu faktor nakal, faktor alokasi budget, atau faktor ekonomi. Faktor nakal, bahwa penghuni pada dasarnya mempunyai kemampuan ekonomi untuk membayar sewa. Hanya saja mereka malas membayar karena mengetahui bahwa yang lain juga masih banyak yang menunggak atau memang bermaksud membangkang.
"Faktor nakal ini masalah yang gampang diselesaikan oleh Pemprov. Pemprov tinggal memberikan kesadaran kepada yang bersangkutan untuk mematuhi kewajiban. Kalau tidak, Pemprov akan memberikan tindakan tegas," ujar Fayakhun.
Faktor kedua, mengenai persoalan alokasi budget. Bahwa penghuni tersebut pada dasarnya mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Mereka bisa membayar uang sewa apabila melakukan pengiritan terhadap beberapa kebutuhan sekunder. Seperti, harus mengorbankan kebiasaan merokok, atau melakukan pengiritan beli kosmetik dan sebagainya.
"Faktor kedua ini juga relatif gampang diselesaikan. Pemprov DKI tinggal memberikan pendampingan dan penyadaran tentang alokasi budget prioritas agar mereka tetap bisa nyaman tinggal di rusun," ujar Doktor Ilmu Politik UI ini.
Faktor ketiga adalah ketidakmampuan ekonomi. Ini faktor serius yang harus dipikirkan dan dicarikan solusinya oleh Pemprov DKI karena penghasilan penghuni rusun perbulan tidak memungkinkan membayar sewa. Jangankan bayar sewa, untuk memenuhi kebutuhan pokok saja mereka kesulitan.
Terhadap kelompok ketiga ini, Pemprov DKI harus melakukan pendekatan penuh kasih sayang. Orientasinya, memberdayakan mereka secara ekonomi dan hidup lebih sejahtera, sehingga kewajiban kepada Pemprov pun terpenuhi, membayar sewa.
Kata Fayakhun, Pemprov DKI bisa menerjunkan program-program terkait pemberdayaan ekonomi terhadap warga, seperti program UMKM, tenaga kerja, dan sebagainya. Bisa juga membatu pemasaran produk-produk sekiranya ada penghuni mempunyai usaha ekonomi rumahan tapi tidak mengerti bagaimana memasarkannya. Sehingga warga menjadi sejahtera dan bisa membayar kewajibannya.
"Jika persoalan ekonomi ini teratasi, itu ibarat sekali mendayung sampan dua-tiga pulau terlampaui. Warga sejahtera, pemasukan Pemda pun lancar," pungkasnya.
[rus]
