Berita

Hamim Ilyas/Humas BNPT

Pertahanan

Sebangsa Sejatinya Rukun Dan Tidak Berkonflik

JUMAT, 08 DESEMBER 2017 | 09:50 WIB | LAPORAN:

Masyarakat Indonesia harus menjaga dan memperkokoh kerukunan dan kesetiakawanan sosial sebagai benteng untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar tidak mudah terpecah belah.

Hal ini seiring dengan maraknya pola persaudaraan yang sempit dengan berbasis kepentingan kelompok, etnis, agama dan suku yang dapat memperuncing pembelahan di masyarakat.

"Harus disadari bahwa di dalam Islam persaudaraan itu tidak hanya dibatasi kekeluargaan sampai ke negara saja, tapi persaudaraan itu untuk seluruh umat manusia. Itu di Alquran ada di surat Al Baqarah ayat 213 yang artinya manusia itu merupakan umat yang satu (bangsa)," ujar Wakil Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Hamim Ilyas, MA dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.


Lebih lanjut Hamim menjelaskan, jika dijabarkan secara luas mestinya sebagai satu bangsa itu harus selalu rukun dan tidak konflik, meski dalam kenyataannya sejak zaman dahulu sering terjadi konflik. Dari konflik-konflik itu diutus para nabi dengan membawa kitab suci masing-masing.

"Ketika sudah ada nabi dengan membawa kitabnya pun belum menghilangkan konflik maka Nabi Muhammad diutus untuk menghilangkan konflik yang di antaranya berbasis agama, dengan Islam yang rahmatan lil alamin yaitu Islam yang dalam pengertian yang paling luas diwahyukan untuk mewujudkan hidup yang lebih baik," ujarnya.

Menurut pria yang juga dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, hidup lebih baik itu memiliki tiga indikator yakni sejahtera, damai dan bahagia untuk semua orang. Karena hal ini sesuai dengan tiga fungsi Islam di dalam surat Ali Imron ayat 103-104, yakni mempersatukan umat manusia, menyelamatkan umat manusia dan memperbaiki kehidupan umat manusia.

"Jadi umat Islam itu harus seperti itu. Jadi janganlah membentuk kelompok sendiri untuk kepentingan kelompok, etis atau agama yang ujung-ujungnya nanti malah dapat memecah belah masyarakat di negara ini," ujarnya

Masyarakat harus dapat menyadari bahwa sekarang zaman sudah berubah di mana  diistilahkan zaman now, bukan lagi zaman old.

"Ketika zaman now hubungan antar agama itu sudah terbuka. Perubahan ini yang harus disadari oleh umat," jelasnya.

Apalagi menurutnya negara Indonesia ini sejak merdeka sudah berdasarkan Pancasila.
Semua warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara untuk membuat negara maju.

"Dan itu memang dibutuhkan mentalitas baru, tidak cukup dengan mentalitas lama," katanya.

Untuk mengubah mentalitas lama ke mentalitas baru di masyarakat, kata Hamim harus ditempuh melalui melalui jalur pendidikan. Karena pendidikan itu memiliki tujuan untuk mengantarkan peserta didik supaya bisa hidup sesuai dengan lingkungan di zamannya. Ada empat fungsi pendidikan menurut dia, yaitu sebagai proses membentuk pribadi, membentuk warga masyarakat, membentuk warga negara dan membentuk tenaga kerja.

“Namun sesuai yang ada dalam nilai-nilai Islam, pendidikan itu dikembangkan lagi yakni pendidikan sebagai hamba tuhan, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota komunitas, sebagai warga masyarakat, warga negara dan warga dunia. Ini yang harus disadari masyarakat agar mereka mau hidup bersama dengan berbagai etnis, agama, kelompok agar menjadi benteng demi menjaga persatuan di negeri ini," pungkas Hamim.[wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya