Jenderal TNI Gatot Nurmantyo/net
. Langkah Panglima TNI Gatot Nurmantyo menggelar mutasi jabatan 85 tinggi TNI di akhir masa jabatannya memang bukanlah pelanggaran hukum.
Tetapi, kebijakan itu tetap saja tidak lazim dalam etika kepemimpinan suatu organisasi. Pendapat ini disampaikan Ketua Setara Institute, Hendardi.
"Tindakan yang dilakukan Gatot Nurmantyo melakukan mutasi 85 perwira tinggi TNI sehari sebelum Presiden Jokowi mengajukan calon pengganti Gatot, jelas tidak etis karena melanggar kepatutan dalam berorganisasi," jelas Hendardi lewat keterangan tertulis.
Bahkan, jika mengacu pada UU Aparatur Sipil Negara yang mengatur pengisian jabatan-jabatan tinggi madya dan utama, yang mensyaratkan adanya pertimbangan dari Tim Penilai Akhir (TPA) dan persetujuan presiden, maka mutasi tersebut bisa dianggap cacat administratif.
Hendardi akui tidak ada aturan detail mengatur mutasi di tubuh TNI karena prinsip kepatuhan pada pimpinan dan dianggap sebagai urusan rumah tangga institusi. Panglima TNI memiliki kewenangan tak terbatas dalam soal mutasi.
"Karena itu di masa yang akan datang perlu dipikirkan suatu regulasi yang mengikat terkait mutasi di masa transisi kepemimpinan. Belajar dari UU Pilkada dan UU ASN, larangan mutasi itu jelas diatur tata caranya, termasuk larangan mutasi di masa transisi," ungkapnya.
Dalam kaitan kepala daerah, larangan itu ditujukan untuk menghindari politicking suatu jabatan dalam pertarungan politik. Tetapi jabatan Panglima TNI juga harus dipandang sebagai jabatan publik dan politis karena pengisian jabatan ini dilakukan melalui mekanisme politik yakni melalui presiden dan persetujuan DPR.
Di matanya, mutasi di ujung masa jabatan Gatot Nurmantyo bisa juga dipandang sebagai bagian dari konsolidasi politik yang mungkin menguntungkan Gatot atau tidak menguntungkan bagi pihak-pihak yang tidak satu visi dengan Gatot.
"Ke depan hal-hal semacam ini harus diatur lebih detail, sehingga mutasi yang tidak dikehendaki tidak membuat soliditas dan profesionalitas anggota TNI melemah," terangnya.
Ia menyarankan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan segera menjabat Panglima TNI meninjau ulang mutasi yang dilakukan Gatot jika penempatan-penempatan perwira itu tidak memperkuat organisasi TNI.
[ald]
