Berita

Bambang Haryo Soekartono/Net

Politik

Ekonomi Melorot Daya Beli Merosot, Ganti Saja "Kabinet Kerja" Dengan "Kabinet Jalan-jalan"

SELASA, 05 DESEMBER 2017 | 15:38 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Nama kabinet Presiden Joko Widodo "kabinet kerja" sebaiknya diganti saja dengan "kabinet jalan-jalan". Pasalnya, Jokowi dan para menterinya hanya doyan jalan-jalan ketimbang bekerja serius.

Begitu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono kepada redaksi, Selasa (5/12).

Asyik jalan-jalan dan tidak fokus bekerja terbukti dari ekonomi yang melambat bahkan melorot dan daya beli masyarakat yang merosot.


"Di awal pemerintahan Pak Jokowi dipasang target pertumbuhan ekonomi 7 persen, tapi yang didapat hanya 5 persen. Ini nomor 6 di Asia Tenggara, padahal sebelumnya sempat tertinggi. Ini memprihatinkan," kata Bambang Haryo.

Jelas dia, ada beberapa faktor mengakibatkan kondisi buruk ini terjadi. Pertama, pemerintah mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM), termasuk mengurangi subsidi listrik. Padahal, BBM dan listrik adalah kebutuhan mendasar masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah kurang memperhatikan pedagang kecil, mikro dan UMKM.

Bambang Haryo juga menyayangkan 16 paket yang dibuat tidak bisa mendongkrak perekonomian seperti yang diharapkan.

"Ini karena apa, karena tidak fokus. Jokowi hanya banyak jalan-jalan, banyak ke mall, banyak memanah dan sering tampil di youtube," sindirnya.

Dia pun kurang setuju dengan gaya Jokowi yang sering mengajak para menterinya ikut jalan-jalan, sehingga para menteri juga ikut tidak fokus bekerja.

"Ini membuat kinerja menteri terbengkalai. Satu hari ikut Presiden, bisa 10 sampai 15 sentimeter berkas yang harus diselesaikan sang menteri di hari berikut," ujar Bambang Haryo.

Dia menyarankan, Jokowi dan para pembantunya fokus bekerja menyelesaikan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Coba Pak Jokowi contoh cara kerja Presiden BJ. Habibie. Pak Habibie berhasil menekan Rupiah atas Dolar AS dari Rp 17.000 menjadi Rp 6.500, dia juga berani menolak tekanan IMF untuk menghapus subsidi BBM dan TDL," sebut Bambang Haryo.

Habibie yang menjabat 1,7 tahun berhasil memperkuat struktur ekonomi di tengah krisis 1998 dan tidak terjerumus ke dalam sistem pasar besar. [rus]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Suahasil Puji Bea Cukai Setelah Purbaya Tersingkir, Ada Apa Nih?

Minggu, 20 September 2026 | 19:41

Tim Qonun Asasi Sebut Wacana Muktamar Ulang NU Tak Punya Dasar

Minggu, 20 September 2026 | 19:29

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Rusia Gelar Pemilu Parlemen di Wilayah Ukraina yang Diduduki

Minggu, 20 September 2026 | 18:48

Negosiasi dengan Houthi, Solusi Arab Saudi

Minggu, 20 September 2026 | 18:43

Datangi Pospera, Ratusan Warga Minta Turunkan Desil

Minggu, 20 September 2026 | 18:18

Honor Play 11 Resmi Meluncur, Bawa Baterai Jumbo 8.300 mAh

Minggu, 20 September 2026 | 18:06

Timur Tengah Memanas, Trump Cepat-cepat Tinggalkan Camp David

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

Apa Itu Perairan Masalembo yang Dijuluki Segitiga Bermuda Indonesia?

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

BNI dan Unpad Perkuat Ekosistem Kampus melalui Layanan Digital Terintegrasi

Minggu, 20 September 2026 | 17:28

Selengkapnya