Susaningtyas Kertopati: Sudah Selayaknya, Panglima TNI Dijabat Dari TNI Angkatan Udara

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto diajukan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo. Uji ke­layakan dan kepatutan terhadap Marsekal Hadi bakal diagenda­kan dalam waktu dekat ini.

Berikut pengamatan pakar mi­liter dan intelijen Susaningtyas Kertopati, terkait pencalonan Marsekal Hadi Tjahjanto:

Menurut Anda, seberapa penting penguatan alutsista untuk TNI AU?
Sesuai visi Presiden Jokowi dalam poros maritim dunia, penguatan pilar kelima un­tuk pertahanan maritim fokus meningkatkan kemampuan AL dan AU.

Sesuai visi Presiden Jokowi dalam poros maritim dunia, penguatan pilar kelima un­tuk pertahanan maritim fokus meningkatkan kemampuan AL dan AU.

Sesuai dengan tahapan pem­bangunan kekuatan maritim, sudah selayaknya alutsista AU mendapat prioritas pertama. Kekuatan udara harus dibangun agar mampu beroperasi 24 jam hingga ruang udara di atas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan landas kontinen. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan TNI untuk menjamin keunggulan di udara dan di laut. Artinya, kekuatan udara tersebut dituju­kan untuk memberikan perlindungan udara atas semua operasi militer di laut. TNI AU mem­berikan jaminan air supremacy dan air superiority agar TNI ALmampu melaksanakan semua operasi di laut menjaga stabilitas keamanan maritim.

Jadi, penunjukan Marsekal Hadi sudah tepat?
Sudah selayaknya Panglima TNI (selanjutnya) dijabat dari TNI AU. Ini guna mewujudkan kepentingan nasional atas per­tahanan maritim tersebut.

Memangnya, apa keunggu­lan TNI AU dalam mewujud­kan cita-cita poros maritim dunia?
TNI AU memiliki cara pandang bahwa ruang udara memiliki nilai yang sangat penting dalam men­dukung program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah. Nilai yang paling penting adalah nilai ekonomis.

Sehingga, pola gelar TNI AU mengutamakan di daerah depan yaitu Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke, dan Kupang. Dengan demikian, kita akan mampu mengawasi ruang udara dan wilayah yang ada di bawah­nya mulai dari ZEE. Kemampuan yang akan Kita tingkatkan adalah kemampuan penginderaan dan penindakkan atas obyek di udara dan obyek di atas permukaan.

Pembenahan yang harus dilakukan Marsekal Hadi jika sudah sah menjadi Panglima?
Pembenahan TNI harus diuta­makan untuk peningkatan kom­petensi dan kapasitas prajurit TNI demi menjadi scholar war­rior. Kompetensi prajurit TNI harus mencapai tingkatan setara dengan kompetensi prajurit negara maju. Kapasitas prajurit TNI harus mencapai tingkatan intelektual akademik melakukan analisis berbagai operasi militer secara ilmiah. Pembenahan TNI juga harus diarahkan untuk mencapai efisiensi organisasi agar lebih responsif menghadapi berbagai jenis ancaman, mulai dari ancaman militer, ancaman non-militer, sampai ancaman nirmiliter. Organisasi TNI harus dibenahi agar struktur dan pos­turnya lebih tanggap mengantisi­pasi perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional.

Mengenai alutsista, apa yang harus dilakukan Panglima baru untuk melakukan pem­benahan?
Seperti kita ketahui, rencana strategis (renstra) pembangunan TNI melalui program Minimum Essensial Force (MEF) dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama, 2009 hingga 2014. Tahap kedua, 2015 sampai 2019. Tahap ketiga, 2020 hingga 2024. Target yang ditentukan dalam renstra 1 ada­lah 30 persen. Restra 2 adalah 30 persen. Sisanya diselesaikan dalam renstra terakhir. Dalam renstra pertama, telah dicapai kurang lebih 27 persen. Sementara dalam renstra kedua, dalam 3 tahun terakhir ini masih 0 persen. Seharusnya, dalam renstra kedua ini sudah ada yang tercapai, di antaranya pengadaan pesawat tempur TNI AU, kapal selam TNI AL, dan rudal taktis TNI AD.

Kalau kondisi demikian, apa yang harus dilakukan?
Tersendatnya pengadaan alut­sista ini harus segera mendapat perhatian Kemenhan. Tujuannya, agar program pembangunan alutsista TNI dapat diwujudkan sesuai renstra. Membangun dan memperkuat TNI tidak boleh terhambat, mengingat hakekat ancaman yang semakin nyata di depan kita. Dua spot yang men­jadi perhatian kita, terutama di wilayah Natuna dan perbatasan dengan Filipina, tidak boleh diabaikan.

Jadi, ini kembali ke komit­men Pemerintah?
Tuntutan terhadap profesionalitas TNI menuntut Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan asasi TNI. Pemerintah harus me­lengkapi TNI dengan peralatan tempur modern agar seimbang dengan kompetensi prajurit TNI. Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan fasilitas dan sarana-prasarana untuk menyeleng­garakan pendidikan dan latihan. Pemerintah dapat menyediakan alokasi anggaran sesuai Benefit- Cost Analysis antara tugas TNI dan dukungan logistiknya.

Pada intinya, jangan sampai tuntutan terhadap kompetensi prajurit TNI tidak seimbang risiko yang dihadapi di medan tugas. Sebagai contoh, tunjangan kinerja TNI seharusnya menda­pat alokasi yang paling tinggi karena adanya risiko kematian. Risiko kematian prajurit militer lazim digunakan dalam perhi­tungan gaji atau tunjangan lain.

Kembali ke tugas Panglima, apa yang harus dilakukan Marsekal Hadi dalam pembe­nahan alutsista?
Pembenahan yang bersifat interoperability agar seluruh alutsista ketiga matra dapat di­gunakan secara terintegrasi. Contohnya, meskipun jenis alat komunikasi yang diadakan oleh masing-masing angkatan berbe­da, tetapi harus tetap terintegral ke dalam sistem komunikasi ketika operasi gabungan digelar.

Pembenahan yang bersifat communability agar suku cadang dan/atau logistik alutsista yang diadakan suatu angkatan da­pat memenuhi kebutuhan ang­katan lainnya. Contoh, suku cadang tank milik Angkatan Darat dapat digunakan oleh panser Korps Marinir. Amunisi meriam kaliber 40 mm Angkatan Laut dapat mendukung kebutu­han pesawat tempur Angkatan Udara. Menggunakan Operation Research, maka pembenahan alutsista tersebut dituntut men­capai level yang minimal, yaitu yang minimal dari semua kondisi maksimal. ***