Sebagai Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo populer di dunia politik. Tampil memukau saat pengamanan aksi 212 menggiringnya menjadi kandidat Pilpres 2019. Namun, komando segera berpindah, Presiden Jokowi mengusulkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi calon tunggal pengganti Gatot yang akan pensiun Maret 2018. Cerita politik Gatot di dunia politik tamat nggak ya?
Tanda-tanda Panglima Gatot pensiun sudah terlihat. Indikasinya terlihat dari penetapan Marsekal Hadi sebagai calon panglima Teka-teki siapa pilihan Jokowi terjawab melalui surat usulan Presiden yang disampaikan melalui Mensesneg Pratikno kepada DPR, kemarin.
"Saya menerima Mensesneg Pratikno, yang menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon setelah menerima Pratikno di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Gayung bersambut, pimpinan DPR, menurut Fadli, segera menggelar memprosesnya dan akan menggelar uji kelayakan kepada calon panglima. Rencananya, proses uji kelayakan dapat selesai sebelum DPR memasuki masa reses pada 13 Desember mendatang.
Presiden Jokowi punya alasan mengapa memberikan estafet Panglima TNI kepada KSAU. Mantan Walikota Solo ini menyebut Marsekal Hadi layak menjadi seorang panglima.
"Saya meyakini beliau memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang kuat dan bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional, sesuai dengan jati dirinya, yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional," ujar Presiden disela-sela peninjauan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja, Kabupaten Bandung, kemarin.
Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan, pengajuan Marsekal Haditelah sesuai mekanisme yang diatur terkait pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.
"Ini kan mekanisme normal ya karena Jenderal TNI Gatot Nurmantyo segera memasuki masa pensiun di Maret yang akan datang, sehingga ada mekanisme dan kita harus mengajukan ke DPR terlebih dahulu dan mekanisme itu yg kita ikuti, dan kita mengajukan Pak KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto ke DPR untuk mendapatkan persetujuan," ucap Presiden.
Mengetahui KSAU sebagai pilihan Presiden, Jenderal Gatot tidak mempersoalkan. Menurut Gatot, calon penggantinya harus tahu mengenai tantangan tugas pucuk pimpinan TNI ke depan. Dia pun menyerahkan kepada Presiden Jokowi soal Panglima TNI yang baru.
"Yang lebih tahu bukan saya, yang lebih tahu Presiden karena Presiden yang akan menggunakan Panglima yang menggantikan saya berdasarkan tantangan tugas ke depan," kata Gatot di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.
Menjadi menarik, justru karena Gatot masuk radar Pilpres 2019. Nyaris seluruh lembaga survei menyebut Gatot sebagai pilihan responden. Kebanyakan survei, menempatkan Gatot diposisi teratas sebagai cawapres. Sebagai capres, hasil surveinya kurang oke.
Misalnya, di survei Media Survei Nasional (Median) dua bulan lalu merilis nama Gatot di peringkat kelima pilihan responden dengan skor 2,8 persen. Hasil itu, jauh di bawah Jokowi dengan 36,2 persen diposisi puncak dan disusul Prabowo Subianto dengan 23,2 persen.
Namun, nama Gatot ternyata bersinar jika disebut sebagai kandidat RI-2. Bahkan, Gatot digadang-gadang memiliki elektabilitas tinggi mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Hasil survei terbaru Indo Barometer menempatkan duet Jokowi-Gatot meraih tingkat paling tinggi dengan 47,9 persen. Di bawahnya, Jokowi-Tito Karnavian nilainya hanya mencapai 41,5 persen. Jokowi Budi Gunawan 41,2 persen. Jokowi-Sri Mulyani mereka berhasil meraih 43,4 persen.
Jenderal Gatot sendiri, menanggapi beragam survei ihwal dirinya dengan santai. "Survei, survei ya kalau ditanggapi capek, kan," pungkas Gatot saat berbincang dengan wartawan di Mabes TNI, Jakarta kemari.
Nah, beragam popularitas Gatot saat ini ditempuh ketika dia menjadi Panglima TNI. Tapi, bagaimana ceritanya jika Gatot pensiun? Pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti jutru meragukan jika nama Gatot akan bersinar seusai menjadi Panglima.
"Kalau dia (Gatot) pakai Panglima semua menghormati karena Panglimanya. Nah, setelah pensiun ini tantangan sebenarnya, tanpa jabatan," ujar Ray kepada
Rakyat Merdeka. Ray memberi contoh, sangat sedikit mantan panglima yang bisa bertahan di pusara politik. Salah satunya Jenderal Wiranto, yang memilih membuat partai baru saat itu untuk eksistensi dirinya di dunia politik. "Pak Wiranto bikin Hanura. Nah, ngga tahu Gatot nanti mau apa, bikin partai atau masuk partai," katanya. "Masalahnya, pasca Wiranto tidak ada nama yang melejit," tambahnya.
Menurutnya, tidak elok jika Gatot berpolitik di luar jalur resmi seperti partai politik. "Kalau mau lewat forum-forum, ya forum seperti apa," katanya.
Pengamat politik dari Universitas Parahiyangan (Unpar) Bandung Prof Asep Warlan Yusuf mengatakan peran Gatot pascapensiun bisa bersinar jika para pensiunan jenderal menaruh kepercayaan besar kepada Gatot untuk menandingi Jokowi sebagai kandidat capres.
"Sepertinya TNI gerah juga ya, sejumlah diskusi-diskusi menyebut kalangan TNI mau bersatu mencari calon kuat melawan Jokowi. Kalau dari sipil sepertinya belum ada yang bisa," ujar Asep kepada
Rakyat Merdeka. Namun, Asep mengatakan, dukungan para jenderal itu mungkin sulit didapat jika menjadi cawapres Jokowi. Apalagi, kalangan jenderal saat ini banyak berada di dua kubu baik di Prabowo Subianto maupun Jokowi. "Kalau Prabowo saya kira ngga nyapres. Nah apa para jenderal itu dukung Gatot, belum tahu juga," pungkasnya. ***
