Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan pemetaan daerah rawan konflik di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. Ada tiga provinsi yang masuk dalam kategori tingÂkat kerawanan tertinggi, yaitu Papua, Kalimantan Barat, dan Maluku. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Bawaslu sejak pertengahan 2017, Provinsi Papua mendapatkan indeks skor 3.41. Sementara, Provinsi Maluku mendapatkan skor 3.25, dan Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan skor 3.04. Berikut pemaparan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar terkait pemetaan kerawanan Pilkada 2018 itu.
Kenapa ketiga daerah itu tingkat kerawanannya terÂmasuk yang tertinggi?
Di Papua itu penyebabnya dimensi partisipasi. Pertisipasi pemantau pemilu dan perlindÂungan terhadap hak pilih di sana masih minim. Kalau kerÂawanan di Maluku disebabkan oleh dimensi penyelenggaraan, terutama berkaitan dengan inÂtegritas dan profesionalitas peÂnyelenggara.
Adapun penyebab kerawaÂnan tinggi di Kalimantan Barat ada pada dimensi kontestasi, di antaranya disebabkan oleh maraknya politik identitas, pengÂgunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi.
Adapun penyebab kerawaÂnan tinggi di Kalimantan Barat ada pada dimensi kontestasi, di antaranya disebabkan oleh maraknya politik identitas, pengÂgunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi.
Atas dasar apa Bawaslu meÂnilai ketiga daerah itu sebagai yang tertinggi? Sebenernya IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) ini dilihat dari tiga dimensi, kontestasi parÂtai politiknya, penyelenggaranya, dan partisipasi masyarakatnya. Jadi masing-masih kan punya skor tuh, 30 persen, 35 persen, dan 35 persen. Jadi dari ketiga itu saja ketahuan mana yang tinggi dan tidak tinggi.
Jadi misalnya kalau ditanya kenapa tinggi, karena skornya tinggi jika dilihat dari tiga kategori besar itu. Apakah karÂena penyelenggara pemilunya kena tangkap, atau lagi diperÂiksa DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), atau bagaimana partisipasi dari masyarakat begitu.
Itu kan hanya indikator umum. Apakah akurat untuk menggambarkan suatu daerah itu memang rawan? Itu kan ada metodologinya. Makanya mau lihat akurat atau tidak, lihat metodologi yang dipakai untuk menghitung angka-angka itu. Selain itu kan ada FGD (focus group disscusion) di daerah masing-masing. Tim kami turun ke 17 provinsi tersebut unÂtuk melihat kondisi di TKP. Jadi misalnya kalau ada lembaga lain yang merasa kami tidak akurat, ya enggak apa-apa. Malah kami harap itu enggak akurat. Kalau survey itu kan semakin sama angkanya dengan kondisi di lapangan, semakin akurat itu. Kalau kami malah ingin supaya itu tidak tepat.
Kenapa begitu? Supaya apa yang dikhawatirÂkan tidak terjadi. Makanya ini menjadi early warning, menÂjadi masukan buat teman-teÂman penyelenggara, kepolisian, dan BIN supaya mereka tahu permasalahan apa saja yang bisa terjadi. Kami tidak perÂnah mengatakan itu yang palÂing benar. Silakan saja polisi, Kemenkopolhukam, BIN buat sebuah indeks tersendiri. Dalam menjaga proses pemilu Bawaslu mungkin tidak punya resources, untuk mengawasi seluruhnya. Jadi kami harus tahu nih, mana yang paling penting, mana yang kurang penting supaya bisa diÂjaga. Jadi kami bisa lebih fokus ke sana, agar kerawanan tersebut tidak terjadi.
Tapi apakah ada indikator yang lebih khusus enggak untuk memetakannya? Masalahnya indikatornya itu ada 10, dan sudah ada 30 pertanÂyaan. Jadi misalnya kontestasi itu apa saja yang ditanya, peÂnyelenggara apa saja, peserta apa saja. Itu di break down lagi menjadi 30 pertanyaan. Baru muncul angka-angka itu. Itu angka yang bersifat kuantitatif dan kualitatiflah, karena ada perhitungannya.
Kalau menurut Polri kan ada lima daerah yang rawan,dan yang sama dengan Bawaslu itu hanya Papua. Apa penyebab perbedaan kerawanan terseÂbut? Wah saya kurang tahu itu. Tapi tidak masalah juga. Sesama pengawas pemilu itu kan harus saling sharing. Kan mungkin saja Polri punya informasi mana saja daerah yang rawan, dan itu kenapa dia rawannya. Makanya niat kami buat indeks ini bukan untuk jadi yang paling benar. Tetapi adalah untuk memberikan simulasi kondisi yang harus diperhatikan.
Kalau polisi kan mungkin dapat informasi yang lain. Kami hanya fokus kepada penyelengÂgara pemilu, partai politiknya, dan partisipasinya. Mungkin polisi dia tahu ada gerakan-gerakan, tahu ada isu-isu yang tidak dipublish ke publik.
Makanya tidak masalah jika berbeda. Tapi kami tidak tahu informasi apa yang dipegang polisi sehingga penilaiannya seperti itu.
Kalau menurut Bawaslu, empat wilayah yang menurut Polri rawan itu juga rawan enggak? Kalau menurut kami keempat daerah itu tingkat kerawananÂnya sedang. Sumatera Utara ada di nomor empat, Jawa Timur ada di nomor sembilan, Sulawesi Selatan ada di nomor 12, dan Jawa Barat di urutan 13. Sumatera Utara mendaÂpat skor 2.89, Jawa Timur 2.68, Sulawesi Selatan 2.53, dan Jawa Barat 2.52.
Apa yang Bawaslu lakukan guna menghadapi tiga daerah yang rawan itu dan daerah rawan lainnya? Seperti yang saya sampaikan tadi, kami kan tidak punya angÂgaran untuk mengawasi setiap permasalahan. Makanya kami lihat sesuai segmentasinya. Ada rawan secara keseluruhan, dan ada yang terkategori.
Misalnya ada sebuah daerah yang ujaran kebenciannya tingÂgi. Itu kami mendekati ulama dan para pihak supaya mereka membantu mengatasi masalah tersebut.
Ada juga daerah yang kerawaÂnan muncul karena banyaknya hoax, akibat penggunaan sosial media yang berlebihan. Itu beÂrarti kami fokus ke masalah sosial medianya. Jadi ada tarÂgeted problems, dan ada targeted stakholders yang harus diidentiÂfikasi dalam rangka mengatasi permasalahan di tiap daerah.
Kalau dilihat ke belakang tiga daerah ini terutama Papua cukup sering masuk kategori tingkat kerawanan tertinggi. Menurut Bawaslu kenapa bisa begitu? Memang sepertinya begitu. Banyak faktor saya rasa kenapa bisa berulang. Salah satunya mungkin karena masyarakatnya tidak bertumbuh. Mereka tidak mengalami pendidikan politik yang lebih baik, makanya tetap seperti itu saja. ***
