Berita

Paus Fransiskus/Net

Dunia

Paus Fransiskus: Etnis Dan Agama Jangan Jadi Sumber Perpecahan

RABU, 29 NOVEMBER 2017 | 07:41 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Paus Fransiskus telah menyampaikan pidato utama di Myanmar pekan ini dengan menuntut penghormatan terhadap setiap kelompok etnis. Pidato tersebut tidak secara spesifik menyebut kata "Rohingya".

"Masa depan Myanmar harus damai, damai berdasarkan penghormatan terhadap martabat dan hak setiap anggota masyarakat, menghormati setiap kelompok etnis dan identitasnya, menghormati peraturan undang-undang, dan menghormati tatanan demokrasi. yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok, tidak ada yang dikecualikan, untuk menawarkan kontribusi yang sah untuk kebaikan bersama," kata Paus Fransiskus dalam pidatonya seperti dimuat BBC.

Ia menambahkan bahwa harta karun Myanmar terbesar adalah rakyatnya sendiri. Paus menyebut, masyarakat lah yang menderita akibat konflik sipil dan permusuhan yang berlangsung lama dan menciptakan perpecahan yang dalam.


"Seiring bangsa sekarang berupaya memulihkan perdamaian, penyembuhan luka-luka itu harus menjadi prioritas politis dan spiritual yang terpenting," kata Paus.

"Perbedaan agama tidak perlu menjadi sumber perpecahan dan ketidakpercayaan, melainkan kekuatan untuk persatuan, pengampunan, toleransi dan pembangunan bangsa yang bijak," sambungnya.

Penggunaan kata "Rohingnya" memang menjadi salah satu sorotan utama kunjungan Paus ke Myanmar. Kelompok HAM mendesak Paus untuk menggunakan istilah tersebut untuk mendukung masyarakat Rohingya yang menjadi korban kekerasan sipil.

Namun, Gereja Katolik di Myanmar telah memberitahunya bahwa istilah tersebut dapat menyebabkan kesulitan bagi umat Katolik. Pasalnya, elit Myanmar sendiri tidak pernah menyebut "Rohingya", melainkan "Warga Bengali" pada kelompok minoritas muslim Rohingya.

Myanmar telah dituduh melakukan pembersihan etnis, dengan 620.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus lalu. Myanmar membantah melakukan kesalahan atas hal tersebut. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya