. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengapresiasi langkah Ombudsman RI yang telah merilis video oknum Satpol PP dan preman melakukan pungutan liar kepada PKL yang kerap berjualan di pinggir jalan maupun trotoar kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta.
Namun demikian, Sandi mengaku tidak mau terbelenggu dalam polemik berkepanjangan.
"Saya tidak ingin berpolemik di media," ungkapnya di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).
Sandi justru menganggap bahwa yang dilakukan oleh Ombudsman sebagai masukan positif bagi penertiban dan penataan pasar grosir terbesar se Asia Tenggara itu.
"Bagi kami partisipasi Ombudsman ini luar biasa sekali kami menerima masukan dan kami enggak
baperan (bawa perasaan), kami enggak mau korban perasaan. Kami pastikan bahwa pasukam tersebut menjadi masukan kami agar lebih baik ke depan," tegasnya.
Sikap Sandi ini sangat bertolak belakang dengan sikap Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Dimana Haji Lulung menilai bahwa apa yang dilakukan Ombudsman itu justru akan menimbulkan opini negatif bagi Tanah Abang.
"Oknum Ombudsman ini membuat keresahan kepada kami dan warga Tanah Abang kalau menurut kami," ucapnya kemarin.
"Apa kepentingannya di publis. Saya tanya apa kepentingannya? Masyarakat Tanah Abang dirugikan
lho. Ada enggak ih copet, ada enggak sih pungutan. Misalnya di Pasar Senen, Pasar Rebo di Jakarta Utara? Kenapa Tanah Abang. Ada apa dengan Tanah Abang?
Why, Ombudsman?" Lanjut Haji Lulung.
Kalaupun menemukan adanya pelanggaran, Haji Lulung lebih setuju jika Ombudsman langsung melaporkannya ke pihak yang berwenang.
"Kalau enggak mau ada preman Tanah Abang ayo bareng-bareng laporkan polisi. Saya sangat senang kalau itu dibantu. Tapi saya sangat diresahkan oleh berita itu kalau itu tidak ada bukti. Memang itu massal? Saya tanya massal enggak? Oknum orang perorang atau massal? Kalau massal bareng-bareng. Kalau oknum mah gampang. Ambil kasih tahu Haji Lulung.
Gue yang ambil," ujar politisi PPP itu.
[rus]
