Jutaan warga Nepal menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu putaran pertama pemilihan majelis parlemen dan provinsi akhir pekan kemarin (Minggu, 26/11). Ini adalah pemilu pertama yang digelar negara tersebut setelah satu dekade berakhirnya pemberontakan Maois
Pemilu putaran kedua dijadwalkan digelar pekan depan yakni pada tanggal 7 Desember. Pemilu tersebut diharapkan untuk mengakhiri transisi demokrasi Himalayan yang telah tertunda.
Konstitusi baru yang disahkan pada tahun 2015 menyatakan Nepal sebuah negara federal dengan tiga tingkat pemerintahan yakni federal, provinsi dan lokal. Hal ini dimaksudkan untuk mendesentralisasi kekuatan dari Kathmandu ke tujuh provinsi dan unit pemerintah daerah yang baru dibuat.
Pemilu kali ini akan memilih 275 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem campuran, yakni 60 persen perwakilan dipilih melalui sistem FPTP, sedangkan sisanya 40 persen akan dipilih melalui Representasi Proporsional (PR).
Parlemen federal akan menjadi badan legislatif bikameral, dengan 259 anggota Majelis Nasional (NA) yang dipilih oleh sebuah perguruan tinggi pemilihan.
Pemilih juga akan memilih perwakilan ke tujuh majelis provinsi, untuk pertama kalinya sejak Nepal berubah menjadi republik federal dan menghapuskan monarki di tahun 2008.
Penghitungan suara akan dimulai setelah pemilu putaran kedua diakhiri pada 7 Desember. Hasil akhir mungkin tidak diketahui sampai pertengahan Desember.
Sepertiga dari kursi telah disediakan untuk wanita, di ketiga tingkat pemerintahan. Sistem PR bertujuan untuk memastikan representasi kelompok Dalit, Janajati (pribumi) dan minoritas dalam struktur pemerintahan.
Anurag Acharya, seorang analis politik yang berbasis di Kathmandu, mengatakan kepada
Al Jazeera bahwa ini adalah "pencapaian signifikan" bagi Nepal, terutama setelah bertahun-tahun mengalami ketidakstabilan dan perang sipil satu dekade, yakni periode 1996-2006.
Orang-orang di wilayah selatan, atau Tarai, mengeluhkan peninggalan sejarah masyarakat mereka yang kurang. Mereka mengatakan bahwa batas-batas negara baru telah ditarik untuk disukai orang-orang dari perbukitan, yang secara tradisional mendominasi politik Nepal.
Acharya mengatakan keluhan kelompok terpinggirkan seperti Madhesis (mereka yang tinggal di Tarai) dan Tharus perlu diatasi.
"Konstitusi baru adalah dokumen yang terbuka dan fleksibel dan memberi ruang untuk amandemen di masa depan," sambungnya.
Meski ada reservasi untuk wanita dan kelompok terpinggirkan, politisi enggan memberi tiket kepada mereka.
"Perempuan tidak diincar dalam pemilihan langsung, ini mencerminkan pola pikir patriarki kelas politik," kata Acharya.
"Hal serupa terjadi pada Dalits dan Janajatis, yang terpinggirkan hanya melalui daftar PR," katanya.
Dia mengatakan, bagaimanapun, bahwa proses kepemimpinan politik inklusif telah dimulai dari pemilihan lokal yang dilakukan dalam tiga tahap antara bulan Mei dan September tahun ini.
[mel]
