Indikasi penyelewengan dana desa cukup besar. Atas hal itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta Pemerintah meningkatkan kehati-hatian dalam kebijakan pencairan dan pengalokasian dana desa.
Pemerintah juga harus memberi perhatian ekstra pada potensi konflik dalam pemilihan kepala desa (pilkades) atas penyaluran dana tersebut.
"Pemerintah harus lebih peduli pada prinsip kehati-hatian (prudent) dalam kebijakan pencairan dan pengalokasian dana desa. Tidak ada yang salah dari kebijakan atau pendekatan pembangunan dengan mengalirkan dana ke desa-desa. Namun, agar kebijakan itu tepat sasaran dan tepat guna, harus ada kepastian bahwa aparatur desa penerima telah siap," ucap Bambang, Minggu (26/10).
Hingga September 2017, Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa sudah menerima 10.000 laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa dari seluruh Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga sudah menerima tidak kurang dari 11.000 aduan masyarakat tentang penyelewengan dana desa.
Dari jumlah itu, 300 kasus telah ditangani melalui proses hukum. Salah satu contoh kasusnya adalah pemotongan dana desa secara ilegal yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Tiga pegawai negeri telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana desa.
"Mereka dituduh memotong anggaran dana desa sebesar Rp 15 juta per desa dari 277 desa di Kabupaten Pegunungan Bintang. Di kasus tersebut, negara rugi Rp 4,1 miliar dalam penyaluran anggaran Dana Desa tahun 2016," jelas politisi Partai Golkar ini.
Selain itu, tambah Bambang, Satgas Dana Desa juga menemukan fakta tentang banyaknya kepala desa yang belum bisa membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Desa. Faktor ini menjadi salah satu sebab sejumlah kepala desa tersandung masalah hukum.
Kemudian, yang juga sangat penting untuk diperhatikan secara khusus adalah potensi konflik antarwarga desa, khususnya pada momentum pemilihan kepala desa. "Belakangan ini, banyak portal berita dari berbagai daerah melaporkan bahwa pemilihan kepala desa mulai rawan konflik," kata politisi yang akrab disapa Bamsoet ini.
Dalam analisis Ba‎msoet, potensi ini terjadi karena perebutan sengit jabatan kepala desa. Dengan adanya dana desa, calon yang mengajukan diri menjadi banyak. Mereka berlomba-lomba dengan berbagai cara demi bisa menjadi kepala desa, dengan harapan bisa mengelola dana desa yang jumlahnya lebih dari Rp 1 miliar per tahun.
"Karena itu, yang paling diperlukan adalah kesigapan Pemerintah memonitor dan mengamankan pemilihan kepala desa. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, aparat Kepolisian setempat perlu hadir untuk mengawal pemilihan kepala desa," tandasnya.
[sam]
