Berita

Dave Laksono/net

Pertahanan

Dave: Orang Papua Harus Sejahtera Supaya Tidak Ada Lagi Separatis

JUMAT, 24 NOVEMBER 2017 | 17:20 WIB | LAPORAN:

Seluruh masyarakat di Papua harus dipastikan sejahtera agar tiada lagi ancaman teror dari kelompok bersenjata, seperti terjadi dalam penyanderaan warga dua desa beberapa pekan lalu di Tembagapura, Mimika.

"Cara untuk mematikan gerakan tersebut adalah memastikan masyarakat Papua mendapatkan pelayanan publik yang optimal dan merasakan kesejahteraan dan kemerdekaan Indonesia," ujar Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, saat ditemui di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/11).

Menurutnya, kelompok bersenjata atau yang ia sebut kelompok separatis bersenjata di Papua, tidak bergerak mewakili perasaan dan pikiran rakyat Papua keseluruhan.


Dave menyebut mereka sebagai  kelompok kriminal, teroris dan harus ditumpas. Mereka akan terus bermunculan jika masyarakat Papua tidak merasakan keadilan.

"Selama masyarakat Papua masih merasakan ketidakadilan maka selalu ada gerakan-gerakan tersebut," tegasnya.

Selama beberapa hari, sebanyak 1300 orang di Desa Kimbely dan Banti, Tembagapura, Papua, disandera oleh kelompok bersenjata. Ada banyak sebutan untuk kelompok penyandera itu, antara lain Kelompok Kriminal Bersenjata, Organisasi Papua Merdeka, atau Kelompok Separatis Bersenjata.

Mereka menahan warga kampung karena memiliki tiga tuntutan kepada Pemerintah Pusat. Pertama, menuntut penutupan PT. Freeport Indonesia. Kedua, militer Indonesia ditarik keluar dari Papua dan sebagai gantinya adalah pasukan Keamanan PBB. Ketiga, pemerintah Indonesia harus menyetujui pelaksanaan pemilihan bebas atau referendum, yang berarti masyarakat Papua dapat menentukan nasib sendiri. Mereka juga meminta Kantor Pemda Papua Barat ditutup dan diganti dengan pemerintah perwalian PBB.

Operasi penyerbuan dan pembebaskan sandera dilakukan pasukan TNI di bawah kendali Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI George Elnadus Supit, pada Jumat pagi, 17 November 2017. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya