Komisi I DPR RI tidak memiliki waktu untuk membahas melakukan fit and proper test calon Panglima TNI yang baru apabila tidak secepatnya diganti.
Hal itu diutarakan anggota Komisi I DPR RI TB Hassanudin, dalam diskusi Setara Institute di Bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).
"13 Desember nanti DPR khususnya Komisi I akan reses sampai 14 Januari 2018, kemudian pertengahan Januari sampai Maret baru masuk,†jelasnya.
Panglima TNI Gatot telah memasuki masa pensiun Maret 2018 yang akan datang. Karenanya, menurut Kang TB, pergantian Panglima TNI tidak punya cukup waktu jika tidak dilakukan paling telat pertengahan atau akhir Desember 2017 nanti.
"Jadi kalau tidak di masa kerja sekarang maka itu bisa bablas, kita punya Panglima TNI dalam status pensiun jadi Purnawirawan," ujarnya.
Kenapa mendesak? TB beralasan karena Panglima TNI yang baru nantinya akan memikul tugas yang amat berat. Apalagi, pada awal Januari 2018 itu sudah mulai pengamanan pemilu.
"Harus menyiapkan bantuan oleh Panglima TNI kepada Kapolri," jelasnya.
Oleh sebab itu, dia menambahkan setidaknya harus ada orientasi satu bulan atau dua bulan oleh Panglima yang baru nanti dalam mendistribusi pasukan TNI dalam membantu Polri.
"Ini cukup alasan itu. bukan ada keinginan supaya disegerakan, tidak. memang disegarakan untuk kepentingan bangsa dan negara," demikian TB Hasanudin.
[sam]
