Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengikuti acara Seminar Internasional Tentang Politik Islam Dunia yang diselenggarakan oleh Dewan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten di Aula Sjadzali Hasan, Selasa (21/11).
Hadir sebagai narasumber praktisi dan akademisi politik Islam dari sejumlah negara yaitu Otman Milad el Talis (Libya), Abad Umar (Mesir), Mahmud Hussein (Pakistan), Solenn Hus (Perancis) dan Arya Sandi Yudha (Indonesia).
Jazuli Juwaini didaulat menjadi pembicara utama, alias keynote speaker. Disitu, pria yang akrab disapa Ustadz Jazuli ini mengapresiasi penyelenggaraan seminar yang menghadirkan pembicara Internasional. Hal itu menurutnya bisa menjadi ajang saling bertukar pikiran dan gagasan tentang politik Islam dunia.
"Sehingga kita makin kaya prespektif baik dalam dimensi teoritik maupun praktek politik Islam," jelasnya.
Ustadz Jazuli juga meminta para akademisi, dosen, mahasiswa untuk terus mengembangkan dimensi keilmuan politik Islam. Sebab menurut dia ajaran Islam memang sudah mengajarkan soal seluruh aspek kehidupan, apalagi politik sebagai sistem bernegara.
"Islam secara doktrinal mempunyai visi rahmatan lil alamin. Visi tersebut menegaskan bahwa Islam agama yang menghendaki keteraturan tatanan dunia dan peradaban atas dasar kemaslahatan dan kemajuan umat manusia," bebernya.
Politik Islam, kata dia, berperan sebagaimana yang diajarkan seorang ilmuwan politik Islam, Ibnu Khaldun. Dimana Ibnu Khaldun mengatakan bahwa politik islam adalah sarana menuju keteraturan dan cara menuju peradaban. Dengan demikian, politik Islam tidak boleh dipahami hanya sebagai power struggle atau perebutan kekuasaan an-sich sebagaimana buku-buku politik umum menyebutnya.
"Politik itu melekat dalam ajaran Islam. Maka dalam khasanah keislaman kita kenal fiqhu siyasah. Sejarah Islam sendiri sejak kelahirannya tidak dapat dilepaskan dari politik. Rasululloh SAW beliau adalah pemimpin agama dan negara. Beliau selain menjaga agama sekaligus mengatur negara bahkan dunia. Peran ini kemudian dilanjutkan oleh Khulafa ar-Rasyidun," tukas Anggota Komisi I DPR RI ini.
[sam]
