Berita

TB Hasanuddin/RMOL

Pertahanan

Komisi I DPR Akan Kaji Ulang Negara-Negara Penerima Bebas Visa Indonesia

SELASA, 21 NOVEMBER 2017 | 12:24 WIB | LAPORAN:

Komisi I DPR RI akan mendalami program pemerintah terkait pembebasan visa yang disebut-sebut berdampak negatif bagi Indonesia.

"Kita akan cek kebenarnya informasi itu," ujar Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin saat ditemui di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11)

Menurutnya saat ini sudah ada 167 negara yang bebas visa untuk masuk ke Indonesia. Pemerintah berharap pembebasan visa kemudian menarik banyak turis asing yang ingin masuk ke Indonesia.


Namun demikian banyak informasi yang menyebutkan bahwa pembebasan visa tersebut diikuti oleh pelanggaran kriminal, peredaran narkoba dan masuknya pekerja asing ilegal di Indonesia.

TB Hasanuddin mengakui, ada beberapa pandangan di Komisi I DPR yang menilai ada beberapa negara yang perlu dikaji ulang untuk diberikan bebas visa ke Indonesia. Namun pihaknya sedang mencari informasi tersebut dan akan melibatkan instansi terkait.

"Belum masih panjang kita minta dulu data dari kepolisian, imigrasi, negara mana yang kemudian ada dampak negatifnya," demikian TB Hasanuddin. [san]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya