Berita

Wiranto/net

Pertahanan

Wiranto: Yang Boleh Tinggal Di Tembagapura Hanya Suku Amungme

SENIN, 20 NOVEMBER 2017 | 18:20 WIB | LAPORAN:

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, pembebasan sandera di Tembagapura, Timika, Papua oleh TNI-Polri tak akan menjamin konflik antara kelompok kriminal separatisme bersenjata (KKSB) dengan aparat selesai.

"Apakah setelah pembebasan sandera langsung selesai? Tentu tidak. Kita butuh langkah-langkah lanjutan yang perlu terkoordinasikan dengan baik antara seluruh aparat kepolisian, TNI, intelijen, pemerintah daerah, dan kementerian terkait," kata Wiranto usai rapat khusus di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Wiranto menambahan berbagai macam solusi dibahas untuk menanggulangi konflik terus berlanjut. Salah satunya yakni mengembalikan para pendatang yang hijrah ke daerah itu untuk mendulang emas.


"Sebab, kalau nanti kita biarkan ke daerah itu, pasti akan terulang lagi, terulang lagi, dan terulang lagi karena daerah itu memang sangat terisolasi," tegas Wiranto.

Atas dasar itu, Wiranto mengungkapkan pihaknya akan mengembalikan para anggota kelompok bersenjata itu dari Kampung Kimbeli dan Banti, Distrik Tembagapura, Timika, Papua ke daerah asalnya masing-masing.

"Yang berasal dari Jawa, kita kembalikan ke Jawa. Kemudian yang berasal dari suku lain di Papua, kita kembalikan ke tempat asalnya. Sehingga yang tinggal nanti hanya suku Amungme yang sudah sangat dikenal oleh Kapolri di sana yang tentu tidak akan diganggu oleh mereka," ungkap Wiranto.

Rapat khusus membahas Papua dan Papua Barat itu dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius. [san]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya