Berita

Hong Kong/Net

Dunia

20 Persen Penduduk Hong Kong Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan

SENIN, 20 NOVEMBER 2017 | 14:41 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Seperlima dari populasi di Hong Kong berada di bawah garis kemiskinan, meskipun pertumbuhan ekonomi terus berlanjut di negara tersebut.

Menurut data terbaru pemerintah Hong Kong, jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat menjadi 1,35 juta pada tahun 2016, sekitar 20 persen dari Hong Kong. Jumlah tersebut merupakan angka tertinggi sejak pemerintah mulai menerbitkan statistik di tahun 2009.

Meski memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, ketimpangan ekonomi terjadi di masyarakat Hong Kong. Negara tersebut adalah pasar perumahan yang paling tidak terjangkau di dunia dan penduduk miskin terpaksa tinggal dalam kondisi kumuh, dengan beberapa orang tinggal di rumah sangat kecil dan kerap disebut dengan istilah "rumah peti mati".


Ketimpangan paling jelas terlihat di pasar properti yang tidak terjangkau. Sebuah analisis baru-baru ini menemukan bahwa harga untuk tempat parkir meningkat lebih cepat daripada flat di beberapa bagian Hong Kong. Biaya parkir naik rata-rata 167 persen dalam enam tahun terakhir, sementara harga flat meningkat sebesar 52 persen.

Kawasan paling miskin di negara ini terletak di distrik Sham Shui Po yang merupakan rumah bagi sejumlah besar imigran baru-baru ini dan etnis minoritas. Tingkat kemiskinan meningkat menjadi hampir seperempat dari populasi di wilayah tersebut.

Pejabat Hong Kong menyalahkan kenaikan kemiskinan pada populasi yang menua. Sedangkan kelompok sosial mengkritik pemerintah karena kurangnya tindakan pengentasan kemiskinan dan menuntut peningkatan pembayaran kesejahteraan.

"Pertumbuhan ekonomi tidak bisa membantu kelas bawah berbagi prestasi ekonomi," kata juru bicara Society for Community Organization, sebuah LSM yang bekerja dengan masyarakat miskin.

"Merefleksikan kemiskinan suram di Hong Kong, langkah-langkah pengentasan kemiskinan pemerintah tidak memiliki kekuatan, ketepatan dan intensitas," sambungnya seperti dimuat The Guardian.

Kelompok tersebut meminta pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang yang memberlakukan diskriminasi usia dan meningkatkan skema kesejahteraan bagi orang tua. [mel]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya