Berita

Hong Kong/Net

Dunia

20 Persen Penduduk Hong Kong Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan

SENIN, 20 NOVEMBER 2017 | 14:41 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Seperlima dari populasi di Hong Kong berada di bawah garis kemiskinan, meskipun pertumbuhan ekonomi terus berlanjut di negara tersebut.

Menurut data terbaru pemerintah Hong Kong, jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat menjadi 1,35 juta pada tahun 2016, sekitar 20 persen dari Hong Kong. Jumlah tersebut merupakan angka tertinggi sejak pemerintah mulai menerbitkan statistik di tahun 2009.

Meski memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, ketimpangan ekonomi terjadi di masyarakat Hong Kong. Negara tersebut adalah pasar perumahan yang paling tidak terjangkau di dunia dan penduduk miskin terpaksa tinggal dalam kondisi kumuh, dengan beberapa orang tinggal di rumah sangat kecil dan kerap disebut dengan istilah "rumah peti mati".


Ketimpangan paling jelas terlihat di pasar properti yang tidak terjangkau. Sebuah analisis baru-baru ini menemukan bahwa harga untuk tempat parkir meningkat lebih cepat daripada flat di beberapa bagian Hong Kong. Biaya parkir naik rata-rata 167 persen dalam enam tahun terakhir, sementara harga flat meningkat sebesar 52 persen.

Kawasan paling miskin di negara ini terletak di distrik Sham Shui Po yang merupakan rumah bagi sejumlah besar imigran baru-baru ini dan etnis minoritas. Tingkat kemiskinan meningkat menjadi hampir seperempat dari populasi di wilayah tersebut.

Pejabat Hong Kong menyalahkan kenaikan kemiskinan pada populasi yang menua. Sedangkan kelompok sosial mengkritik pemerintah karena kurangnya tindakan pengentasan kemiskinan dan menuntut peningkatan pembayaran kesejahteraan.

"Pertumbuhan ekonomi tidak bisa membantu kelas bawah berbagi prestasi ekonomi," kata juru bicara Society for Community Organization, sebuah LSM yang bekerja dengan masyarakat miskin.

"Merefleksikan kemiskinan suram di Hong Kong, langkah-langkah pengentasan kemiskinan pemerintah tidak memiliki kekuatan, ketepatan dan intensitas," sambungnya seperti dimuat The Guardian.

Kelompok tersebut meminta pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang yang memberlakukan diskriminasi usia dan meningkatkan skema kesejahteraan bagi orang tua. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya