Berita

Dunia

Ada Kemerosotan Demokratis, Uni Eropa Pangkas Pendanaan Untuk Turki

SENIN, 20 NOVEMBER 2017 | 13:51 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Uni Eropa akan memangkas dana yang dialokasikan ke Turki karena situasi yang memburuk dalam kaitannya dengan demokrasi, peraturan hukum dan hak asasi manusia yang terjadi di Turki,

Menurut sebuah pernyataan Parlemen Eropa (EP), blok tersebut akan memangkas apa yang disebut "dana Pre-Accession" untuk Turki sebesar 105 juta euro dan menangguhkan tambahan 70 juta euro dalam anggaran 2018.

Ankara sebelumnya berhak menerima 4,45 miliar euro dari Uni Eropa antara tahun 2014 dan 2020 dalam kerangka Instrumen untuk Bantuan Pre-Accession blok tersebut. Namun situasi yang berkembang di Turki membuat Uni Eropa berpikir ulang soal pemberian bantuan tersebut.


"Mengenai Turki, Anggota Parlemen Uni Eropa (MEP) memastikan untuk memotong dana pra-aksesi sebesar 105 juta euro (dengan komitmen 70 juta lebih dalam dimasukkan ke dalam cadangan), karena mereka mempertimbangkan situasi yang memburuk dalam kaitannya dengan demokrasi, peraturan hukum dan hak asasi manusia yang mengkhawatirkan," demikian pernyataan EP tersebut seperti dimuat Al Jazeera.

Dewan Uni Eropa dan EP, dua lembaga legislatif dari blok tersebut, masih perlu menyetujui secara resmi anggaran baru tersebut.

Banyak negara anggota Uni Eropa telah mengecam penangkapan pemerintah Turki dan pembersihan puluhan ribu orang setelah usaha kudeta yang gagal pada Juli 2016.

Kelompok hak asasi lokal dan internasional telah menuduh pemerintah menggunakan usaha kudeta tersebut sebagai dalih untuk membungkam oposisi di negara tersebut.

Pemerintah telah mengatakan bahwa pembersihan dan penahanan bertujuan untuk menghapus dari institusi negara dan bagian masyarakat lainnya pendukung Fethullah Gulen, seorang pemimpin agama yang diasingkan dan berbasis di Amerika Serikat. Gulen adalah orang dituduh berada di balik upaya kudeta tersebut. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya