Berita

Foto: RMOL

Hukum

Penahanan Novanto Bermuatan Politis dan Terkesan Dipaksakan

SENIN, 20 NOVEMBER 2017 | 04:04 WIB | LAPORAN:

Proses penahanan Ketua DPR RI, Setya Novanto sarat akan muatan politis karena terkesan dipaksakan saat yang bersangkutan tengah dirawat di rumah sakit.

Begitu ditegaskan pengacara Novanto, Fredrich Yunadi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin dini hari (20/11).  

Fredrich menemani kliennya sampai dipindahkan ke rumah tahanan KPK. Dia merasa, tuduhan KPK bahwa kliennya selalu mangkir adalah kekeliruan.


Terlepas dari itu, dia meyakinkan bahwa Novanto adalah orang taat hukum dan akan mengikuti proses yang harus dijalani.

Menurutnya, kliennya sudah menempuh jalur hukum untuk membela diri dari jeratan pidana korupsi KTP-el. Seperti sudah terbit SPDP untuk dua Pimpinan KPK di Bareskrim, kemudian juga dengan meminta perlindungan kepada Presiden.

"Jadi beliau melakukan prosedur hukum sesuai dengan prosedur yang sebenarnya," jelasnya.

Fredrich memperkirakan, penahanan kliennya ada kaitan jangka panjang yaitu terhadap peta politik di 2019 mendatang. Baginya, Novanto yang seharusnya masih dirawat tidak sepatutnya dibawa ke tahanan.

"Ini adalah gejala-gejala, tanya saja sama orang partai," tandasnya. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya