Berita

Bisnis

Kemenkop UKM Optimis Pemberdayaan KUMKM Mampu Kurangi Kesenjangan

SABTU, 18 NOVEMBER 2017 | 10:59 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Kementerian Koperasi dan UKM merasa optimis, pemberdayaan koperasi dan UMKM yang efektif akan mampu menanggulangi masalah kemiskinan, pengganguran dan penciptaan lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan ekonomi.

Hal itu dikemukakan Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring, saat mewakili Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga, dalam acara peringatan Hari Koperasi Tingkat Provinsi Riau ke-70 di Lapangan Purna MTQ, Pekanbaru, Riau‎, Jumat (17/11).

Koperasi dan UMKM merupakan jumlah unit usaha terbanyak di Indonesia dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 152.559 dan jumlah anggota sebanyak 27.002.189 orang. Sedangkan jumlah UMKM sebanyak 59,26 juta unit, yang menyerap tenaga kerja lebih dari 123,2 juta orang.


"Ini berarti lebih dari 96,71 persen tenaga kerja merupakan kontribusi Koperasi dan UMKM di dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia," kata Meliadi.

Meliadi mengatakan, tekad pemerintah melakukan pemerataan perekonomian dan menghapus kesenjangan ekonomi harus didukung oleh semua pihak. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat dan mengamalkan sila kelima Pancasila.

"Hal ini diperlukan karena upaya melakukan pemerataan perekonomian bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia," ujar Meliadi.

‎Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu negara dalam periode tertentu. PDB pada dasarnya merupakan jumlah atau kontribusi nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM serta data BPS yang telah diolah, diperkirakan kontribusi koperasi sebagai suatu lembaga terhadap PDB Nasional tahun 2013 sebesar 1,71 persen dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2016 mencapai sebesar 3,99 persen.

Di dalam organisasi badan usaha berbentuk koperasi, anggota merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa. Perkiraan kontribusi anggota koperasi terhadap PDB Nasional tahun 2013 mencapai sebesar 13,56 persen. Dengan demikian, kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya pada tahun 2013 mencapai sebesar 15,27 persen.

Pada tahun 2016 diperkirakan kontribusi anggota koperasi terhadap PDB Nasional sebesar 20,71 persen. Dengan demikian, kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya tahun 2016 mencapai sebesar 24,70 persen.

Menurut Meliadi, besarnya peningkatan kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya tersebut merupakan dampak dari upaya pemerintah mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh.

Kementerian Koperasi dan UKM telah, sedang dan akan terus melanjutkan berbagai program untuk meningkatkan kontribusi KUMKM terhadap perekonomian nasional, antara lain membuka akses permodalan usaha melalui Kredit dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) dengan bunga 4,5 persen hingga 6 persen per tahun.

Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama skema mikro dengan besar pinjaman maksimal 25 juta, bunga 9 persen dan tanpa agunan, program peningkatan akses pasar dengan mengikutsertakan pada berbagai kegiatan pameran baik dalam maupun luar negeri.

"Tidak hanya itu kami juga memfasilitasi kemudahan bagi KUMKM mengajukan legalitas usaha dan pengembangan sertifikasi usaha, untuk realisasi standarisasi dan sertifikasi produk melalui HAKI," jelas Meliadi.

Kemenkop dan UKM juga terus mendorong upaya pemanfaatan dan optimalisasi pemanfaatan tekonologi digital bagi pelaku bisnis KUMKM. Kemenkop dan UKM telah melakukan kerja sama dengan PT Telkom dalam pelaksanaan Program Kampung UKM Digital di Gedung PLUT KUMKM. Sampai dengan saat ini sudah di-launching program Kampung KUMKM Digital yang berada pada 23 lokasi PLUT-KUMKM termasuk di Provinsi Riau.

Meliadi mengungkapkan, PT Telkom memberikan fasilitas berupa Pojok Wifi gratis dan satu perangkat komputer lengkap melalui Program Kampung UKM Digital yang dapat digunakan para tenaga konsultan PLUT-KUMKM sebagai sarana pembelajaran teknologi digital dan e-commerce bagi para pelaku Koperasi dan UMKM binaannya.

PT Telkom juga menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku KUMKM dalam memanfaatkan market place Blanja.com sebagai sarana pemasaran produknya. Market Place Blanja.com tidak mengenakan biaya apapun kepada KUKM.

"Pada tahap selanjutnya PT Telkom akan memprioritaskan para pelaku KUMKM yang aktif di market place Blanja.com dalam memperoleh dana kemitraan," tambahnya.

Selain itu, Kemenkop dan UKM juga telah memperkenalkan penerapan teknologi digital Koperasi dan UMKM dalam hal Pendaftaran Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Online maupun Pendaftaran UKM sebagai merchant di market place SMESCO, www.smesco-trade.com serta kerjasama dengan berbagai market place lainnya.

"Juga dilakukan program peningkatan kapasitas SDM KUMKM dan Mahasiswa sebagai Techno-preneur. Kesemuanya itu merupakan upaya dalam mendukung target Bapak Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai Digital Energy of Asia pada tahun 2020 dengan didukung oleh  minimal sebanyak 8 juta KUMKM yang sudah go online," tutup dia. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya